Suara.com - Mantan Ketua MPR, Amien Rais mengatakan politik harus didudukkan sesuai porsinya dengan mengedepankan kedaulatan dan keadilan di Indonesia.
"Untuk menyeimbangkan politik dalam mewujudkan kedaulatan dan keadilan sosial, maka politik harus didudukkan sesuai dengan porsinya," katanya dalam seminar Kedaulatan dan Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Berkemajuan di Ambon, Maluku, Sabtu (25/2/2017).
Amien mengatakan dalam mengedepankan kedaulatan dan keadilan di Indonesia dibutuhkan peran politik. Tapi, jika peran politik disalahgunakan maka hanya akan membawa kemudaratan daripada kemaslahatannya.
Untuk menwujudkan Indonesia yang berkemajuan, keadilan sosial sudah menjadi harga mati, tapi persebaran kekuasaan dan kekayaan di Indonesia saat ini masih belum merata.
"Bagaimana keadilan sosial dapat terwujud jika yang menguasai hanya sebagian orang saja," tandasnya.
Untuk mendorong peran politik berjalan sebagaimana mestinya, menurut Amien, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang besar juga harus meningkatkan perannya dalam perpolitikan di tanah air, karena dapat berpotensi mengancam gerakan Muhammadiyah dalam berdakwah.
"Jangan sampai Muhammadiyah lepas dari politik, yang dapat mengancam gerak dakwah Muhammadiyah nantinya," katanya.
Mantan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1995-2000 itu berpesan organsasi masyarakat (ormas) Islam itu berpesan kendati terlibat dalam gerakan politik, Muhammadiyah juga harus selalu mengingat tanggung jawab besarnya terhadap kemaslahatan umat.
"Jangan haus akan kekuasaan politik semata, karena dalam politik tanggung jawab yang besar lebih diutamakan," ujar Amien.
Baca Juga: Temui Terduga Pembunuh Kim Jong Nam, Ini Permintaan Siti Aisyah
Seminar Kedaulatan dan Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Berkemajuan adalah bagian dari kegiatan Tanwir Muhammadiyah yang digelar di Ambon, pada 24-26 Februari 2017.
Selain Amien Rais, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015 Din Syamsuddin juga dihadirkan sebagai pembicara utama dalam seminar tersebut.
Berita Terkait
-
Din: Penegakan Kedaulatan Kembali ke "Khittah" Kebangsaan
-
Jokowi: Hampir Semua Negara Kaya Memulai dari Reformasi Agraria
-
Buka Tanwir Muhammadiyah, Jokowi Singgung Keadilan Sosial
-
Pemuda Muhammadiyah Minta Pemerintah Jangan Kalah dengan Freeport
-
Muhammadiyah Undang Jokowi Hadiri Bersih-bersih Tempat Ibadah
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor