Suara.com - Malaysia dalam beberapa hari mendatang memulai pembicaraan resmi dengan Korea Utara membahas pemulangan sembilan warga Malaysia terdampar di Pyongyang.
Kesembilan warga Malaysia itu terjebak di Korea Utara setelah dilarang meninggalkan negara itu di tengah pertikaian diplomatik antara kedua negara tersebut.
Kedua negara itu bertikai mengenai pembunuhan pada 13 Februari di Kuala Lumpur atas Kim Jong-nam, saudara tiri terasing Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, dan pada pekan ini, kejadian tersebut memicu ketegangan diplomatik karena kedua negara itu mengenakan pelarangan pergi warga masing-masing.
Namun, pejabat Malaysia sejak itu meredakan ketegangan, dengan menyatakan hubungan dengan negara tertutup tersebut tidak akan terputus.
Menteri Luar Negeri Anifah Aman menyatakan Korea Utara mengisyaratkan siap memulai perundingan.
"Mereka ingin memulai pembicaraan. Kami tidak tahu yang mereka tuntut. Kami perlu mencari tahu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik," katanya kepada wartawan, Sabtu (11/3/2017).
Ia mengatakan banyak negara menawarkan diri untuk menengahi keduanya tapi tidak ada negara akan bertindak sebagai pihak ketiga atau penengah. Ia menambahkan bahwa belum ada waktu atau tempat ditetapkan untuk pembicaraan resmi tersebut.
Dua warga Malaysia -petugas di PBB- dapat terbang dari Pyongyang pada awal pekan ini menggunakan paspor PBB, meninggalkan sembilan orang lain, termasuk tiga anak-anak.
Malaysia menuduh negara bersenjata nuklir itu mendalangi pembunuhan Kim Jong-nam dan mengenali delapan orang Korea Utara, termasuk tiga masih di Kuala Lumpur, sehubungan dengan pembunuhan tersebut. Korea Utara pada gilirannya mengecam penanganan Malaysia atas penyelidikan tersebut.
Kim Jong-nam, yang hidup di bawah perlindungan Beijing di Makau dan dikenal mengecam pemerintahan keluarganya, tewas akibat senyawa saraf VX, yang sangat beracun. Zat kimia itu dinyatakan PBB sebagai senjata pemusnah.
Anifah mengatakan pemerintah berhubungan terus dengan warga Malaysia terdampar itu, dengaan menambahkan bahwa mereka ditawari dukungan oleh perwakilan asing lain di Pyongyang, termasuk pemberian perbekalan dari luar Korea Utara.
Kepala kepolisian Malaysia pada Jumat secara resmi memastikan korban itu adalah Kim Jong-nam, yang dibantah Pyongyang. Malaysia menolak meluluskan tuntutan Korea Utara untuk menyerahkan jasad korban itu kepada kedutaan negara itu.
Menteri Luar Negeri Anifah pada Sabtu menyatakan pihak berwenang belum membahas dengan timpalan Korea Utara-nya tentang apakah akan menyerahkan jasad itu kepada pemerintah Korea Utara atau keluarganya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 - 
            
              Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
 - 
            
              Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
 
Terkini
- 
            
              Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
 - 
            
              KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
 - 
            
              Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
 - 
            
              Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
 - 
            
              AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
 - 
            
              Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
 - 
            
              PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
 - 
            
              Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
 - 
            
              Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
 - 
            
              5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang