Suara.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz yang diketuai Abraham Lunggana melakukan deklarasi dukungan untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Deklarasi yang dihadiri Anies dan Sandi, dilakukan di kantor DPW PPP DKI Jakarta, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Buaran II Klender, Jakarta Timur, Minggu (12/3/2017).
Di hadapan ratusan kader PPP Jakarta, H. Lulung, sapaan Abraham Lunggana, mengatakan pilihan tersebut berangkat atas dasar kesadaran para pengurus DPW PPP Jakarta, tanpa ada intervensi dari pihak lain.
"Hari ini kita tidak meragukan lagi kalau kita inginkan gubernur baru di Jakarta. Musyawarah wilayah DPW PPP tadi pagi kita putuskan. Pilkada putaran dua kita dukung paslon nomor tiga, Anies-Sandi," kata Lulung.
Lulung kemudian menyerukan kepada warga Jakarta agar memilih Anies-Sandi pada Pilkada putaran kedua, 19 April 2017.
Dia juga sempat menyindir hadirin yang mayoritas dari kalangan ibu-ibu, bahwa pada putaran pertama banyak sekali ibu-ibu yang berbeda pilihan dengan suaminya.
"Pengalaman saya kemarin, di TPS, ibu sama suami berantem. Ada ibu yang pilih nomor dua, padahal suaminya bilang pilih nomor satu atau tiga. Eh, istrinya malah bantah, emang bapak kasi KJP (Kartu Jakarta Pintar)," tutur Lulung.
Lulung melanjutkan, pemikiran seperti itu menurutnya keliru. Sebab, program KJP dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) adalah program rakyat yang dijalankan oleh gubernur dan wakil gubernur.
Sebab itu, tidak benar, jika ada isu bahwa apabila pasangan petahana Basuki Tjahja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat tidak terpilih maka KJP dan KJS akan berhenti.
Baca Juga: Aksi Tawuran Kerap Landa Jakarta, Begini Solusi dari Anies
"KJP, KJS, BPJS yang terintegrasi itu bukan program gubernur. Tapi program rakyat. Uangnya dari rakyat. Dari pajak yang dibayar rakyat. Besok jangan bantah suaminya lagi. Bilang mohon maaf sama suami. Taubat. Karena KJP itu program rakyat, maka tidak ada alasan lagi kita tidak pilih Anies-Sandi," kata Lulung.
Seperti diketahui, DPP PPP kubu Djan Faridz adalah salah satu partai yang mendukung Ahok-Djarot. Namun, DPW PPP DKI Jakarta pimpinan H. Lulung lebih memilih mendukung Anies-Sandi.
Berita Terkait
-
Aksi Tawuran Kerap Landa Jakarta, Begini Solusi dari Anies
-
Keluarga Cendana Indikasikan Dukung Anies-Sandi, Ini Kata Djarot
-
Belum Tentukan Pilihan, Elite PAN Berpose 'Oke Oce'
-
Blusukan di Pasar, Anies Targetkan bangun Lima Pasar Tradisional
-
Ketua KPU di Rapat Ahok-Djarot, Kubu Anies-Sandi Minta Penjelasan
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri