Suara.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz yang diketuai Abraham Lunggana melakukan deklarasi dukungan untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Deklarasi yang dihadiri Anies dan Sandi, dilakukan di kantor DPW PPP DKI Jakarta, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Buaran II Klender, Jakarta Timur, Minggu (12/3/2017).
Di hadapan ratusan kader PPP Jakarta, H. Lulung, sapaan Abraham Lunggana, mengatakan pilihan tersebut berangkat atas dasar kesadaran para pengurus DPW PPP Jakarta, tanpa ada intervensi dari pihak lain.
"Hari ini kita tidak meragukan lagi kalau kita inginkan gubernur baru di Jakarta. Musyawarah wilayah DPW PPP tadi pagi kita putuskan. Pilkada putaran dua kita dukung paslon nomor tiga, Anies-Sandi," kata Lulung.
Lulung kemudian menyerukan kepada warga Jakarta agar memilih Anies-Sandi pada Pilkada putaran kedua, 19 April 2017.
Dia juga sempat menyindir hadirin yang mayoritas dari kalangan ibu-ibu, bahwa pada putaran pertama banyak sekali ibu-ibu yang berbeda pilihan dengan suaminya.
"Pengalaman saya kemarin, di TPS, ibu sama suami berantem. Ada ibu yang pilih nomor dua, padahal suaminya bilang pilih nomor satu atau tiga. Eh, istrinya malah bantah, emang bapak kasi KJP (Kartu Jakarta Pintar)," tutur Lulung.
Lulung melanjutkan, pemikiran seperti itu menurutnya keliru. Sebab, program KJP dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) adalah program rakyat yang dijalankan oleh gubernur dan wakil gubernur.
Sebab itu, tidak benar, jika ada isu bahwa apabila pasangan petahana Basuki Tjahja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat tidak terpilih maka KJP dan KJS akan berhenti.
Baca Juga: Aksi Tawuran Kerap Landa Jakarta, Begini Solusi dari Anies
"KJP, KJS, BPJS yang terintegrasi itu bukan program gubernur. Tapi program rakyat. Uangnya dari rakyat. Dari pajak yang dibayar rakyat. Besok jangan bantah suaminya lagi. Bilang mohon maaf sama suami. Taubat. Karena KJP itu program rakyat, maka tidak ada alasan lagi kita tidak pilih Anies-Sandi," kata Lulung.
Seperti diketahui, DPP PPP kubu Djan Faridz adalah salah satu partai yang mendukung Ahok-Djarot. Namun, DPW PPP DKI Jakarta pimpinan H. Lulung lebih memilih mendukung Anies-Sandi.
Berita Terkait
-
Aksi Tawuran Kerap Landa Jakarta, Begini Solusi dari Anies
-
Keluarga Cendana Indikasikan Dukung Anies-Sandi, Ini Kata Djarot
-
Belum Tentukan Pilihan, Elite PAN Berpose 'Oke Oce'
-
Blusukan di Pasar, Anies Targetkan bangun Lima Pasar Tradisional
-
Ketua KPU di Rapat Ahok-Djarot, Kubu Anies-Sandi Minta Penjelasan
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi