Suara.com - Abraham Lunggana atau beken disebut Haji Lulung resmi dipecat sebagai Ketua Dewan Pemimpin Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) DKI Jakarta, Senin (13/3/2017).
Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz menegaskan, Haji Lulung dipecat karena tidak patuh terhadap perintah tertinggi partai berlambang Kakbah tersebut. Haji Lulung dipecat setelah memimpin deklarasi dukungan kepada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Minggu (12/3).
"Sejak Senin hari ini, Haji Lulung beserta anggotanya yang ada di Fraksi PPP DPRD DKI bukan lagi kader PPP. Secara resmi, DPP PPP akan menyiarkan keputusan pemecatan itu Senin malam,” tegas Djan Faridz ketika dikonfirmasi, Senin (13/3) siang.
Faridz mengungkapkan, pemecatan ini tidak dilakukan sewenang-wenang dan justru langkah terakhir yang diputuskan DPP PPP.
Sebab, sambung Faridz, DPP PPP sebenarnya sudah kali ketiga memberikan surat peringatan kepada Lulung agar patuh terhadap institusi tertinggi partai yang memutuskan mendukung pasangan kandidat Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI.
"Haji Lulung sudah tiga kali diberi surat peringatan. Tapi dia tetap mendeklarasikan dukungan untuk pasangan kandidat lain. DPP sebelumnya sudah memutuskan mendukung Ahok-Djarot,” terangnya.
Sehari sebelumnya, Minggu (12/3), Haji Lulung nekat mendeklarasikan DPW PPP DKI mendukung pasangan Anies-Sandi.
Lulung mengatakan, pilihannya itu mewakili keinginan massa serta diputuskan melalui mekanisme sah partai berlambang Kakbah tersebut.
"Tadi ditanya persoalan tidak sejalan dengan Djan Faridz. Tapi, kami di Jakarta memunyai tema ‘dari Jakarta selamatkan PPP untuk umat’ pada pilkada ini," kata Lulung di DPW PPP DKI Jakarta, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur, Minggu (12/3/2017).
Baca Juga: Misbakhun: Logo PKI di Mata Uang Rupiah Adalah Hoax!
Ia mengklaim, pendukung PPP di DKI Jakarta hampir 1 juta orang. Pencapaian itu adalah hasil dari perjuangan konstituen. Karenanya, suara konstituen yang secara mayoritas menginginkan gubernur baru di Jakarta harus diakomodasi.
"Faktanya adalah PPP punya 10 kursi di DPRD DKI, dan 3 kursi DPR RI," tutur Lulung.
Menurut Lulung, jika pihaknya menuruti keputusan DPP maka sama saja mengkhianati suara konstituen.
Berita Terkait
-
Sandiaga Sesumbar: Lima Pekan Lagi, Jakarta Punya Pemimpin Baru
-
Alasan Haji Lulung Membelot dan Dukung Anies-Sandi
-
Deklarasi Dukung Anies-Sandi, Lulung: Kita Ingin Gubernur Baru
-
PPP Klaim Investor Asing Kecewa Ahok-Djarot Tak Menang 1 Putaran
-
Djan Faridz Ungkap Janji Ahok yang Membuatnya Sempat Kaget
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3