Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Oesman Sapta Odang mengatakan, protes yang terjadi dalam Sidang Paripurna DPD tidak perlu ditanggapi serius.
"Nggak ada kericuhan. Kita kan nggak ricuh. Yang ricuh siapa? Nah, yang di luar. Jadi jangan dipikirin," kata Oesman seusai sidang paripurna DPD, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat ini menambahkan, dengan kondisi seperti ini, upaya mediasi juga tidak bisa dilakukan. Karenanya menurutnya, pihaknya akan menunggu.
"Ya, itu nanti harus orangnya sadar dulu. Itu orang lagi sakit jangan dilawan, sakit juga. Saya kan sabar. Saya memberikan kesempatan ngomong. Harus tertib, harus berwibawa, harus bernegara," ujarnya.
Oesman menduga keributan yang terjadi hari ini sudah dipersiapkan. Sebab menurutnya, anggota DPD yang melakukan protes berujung walk out ini sudah membawa-bawa poster yang berisikan pesan bahwa sidang paripurna yang dipimpinnya ilegal.
"Untung kawan-kawan semuanya (anggota DPD yang lain) sabar semua. Nggak terpancing. Jadi skenario (itu), sudah bikin tulisan. Siapkan itu sudah. Jadi nggak mungkin tiba-tiba sudah keluarkan poster-poster begitu," kata dia.
Oesman juga menyayangkan anggota DPD yang protes hingga walk out ini tidak ikut mengisi daftar hadir sidang paripurna. Menurutnya, tanpa mengisi daftar hadir, seharusnya mereka tidak bisa ikut dalam sidang kali ini.
"Ya gimana, orang dia nggak absen. Gimana mau ngomong sidang? Jadi, karena interupsi, harus absen dulu. Kalau dia nggak absen, mau ikut sidang, gimana? Tahu-tahu dia bukan orang dalam (DPD) gimana?" kata dia.
Untuk diketahui, sejumlah anggota DPD melakukan aksi protes berujung walk out dari Sidang Paripurna DPD, Selasa (11/4/2017). Aksi walk out ini dilakukan sembari memamerkan poster bertuliskan bahwa sidang paripurna yang dipimpin Oesman Sapta ini dianggap ilegal.
Sidang DPD hari ini sedianya digelar dengan agenda pembukaan masa sidang IV tahun 2016-2017, berisikan pidato pembukaan masa sidang, penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2016 dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK, serta laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihan.
Belasan anggota DPD yang melakukan aksi walkout tersebut kemudian tidak mau menyerahkan laporan kegiatan anggota DPD di dapil kepada Oesman. Mereka memilih menyerahkan laporan Dapil ini kepada mMantan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas.
Mereka yang menyerahkan laporan ini kepada Farouk dan Hemas, di antaranya adalah senator Lampung Anang prihantoro, senator Sulawesi Tenggara Nurmawati, dan senator Jambi Juniawati. Penyerahan ini dilakukan di ruang tunggu Nusantara V.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting