Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Oesman Sapta Odang mengatakan, protes yang terjadi dalam Sidang Paripurna DPD tidak perlu ditanggapi serius.
"Nggak ada kericuhan. Kita kan nggak ricuh. Yang ricuh siapa? Nah, yang di luar. Jadi jangan dipikirin," kata Oesman seusai sidang paripurna DPD, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat ini menambahkan, dengan kondisi seperti ini, upaya mediasi juga tidak bisa dilakukan. Karenanya menurutnya, pihaknya akan menunggu.
"Ya, itu nanti harus orangnya sadar dulu. Itu orang lagi sakit jangan dilawan, sakit juga. Saya kan sabar. Saya memberikan kesempatan ngomong. Harus tertib, harus berwibawa, harus bernegara," ujarnya.
Oesman menduga keributan yang terjadi hari ini sudah dipersiapkan. Sebab menurutnya, anggota DPD yang melakukan protes berujung walk out ini sudah membawa-bawa poster yang berisikan pesan bahwa sidang paripurna yang dipimpinnya ilegal.
"Untung kawan-kawan semuanya (anggota DPD yang lain) sabar semua. Nggak terpancing. Jadi skenario (itu), sudah bikin tulisan. Siapkan itu sudah. Jadi nggak mungkin tiba-tiba sudah keluarkan poster-poster begitu," kata dia.
Oesman juga menyayangkan anggota DPD yang protes hingga walk out ini tidak ikut mengisi daftar hadir sidang paripurna. Menurutnya, tanpa mengisi daftar hadir, seharusnya mereka tidak bisa ikut dalam sidang kali ini.
"Ya gimana, orang dia nggak absen. Gimana mau ngomong sidang? Jadi, karena interupsi, harus absen dulu. Kalau dia nggak absen, mau ikut sidang, gimana? Tahu-tahu dia bukan orang dalam (DPD) gimana?" kata dia.
Untuk diketahui, sejumlah anggota DPD melakukan aksi protes berujung walk out dari Sidang Paripurna DPD, Selasa (11/4/2017). Aksi walk out ini dilakukan sembari memamerkan poster bertuliskan bahwa sidang paripurna yang dipimpin Oesman Sapta ini dianggap ilegal.
Sidang DPD hari ini sedianya digelar dengan agenda pembukaan masa sidang IV tahun 2016-2017, berisikan pidato pembukaan masa sidang, penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2016 dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK, serta laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihan.
Belasan anggota DPD yang melakukan aksi walkout tersebut kemudian tidak mau menyerahkan laporan kegiatan anggota DPD di dapil kepada Oesman. Mereka memilih menyerahkan laporan Dapil ini kepada mMantan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas.
Mereka yang menyerahkan laporan ini kepada Farouk dan Hemas, di antaranya adalah senator Lampung Anang prihantoro, senator Sulawesi Tenggara Nurmawati, dan senator Jambi Juniawati. Penyerahan ini dilakukan di ruang tunggu Nusantara V.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan