Suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Ilham Saputra mengatakan masyarakat melaporkan jika diintimidasi pada pemilihan kepala daerah Jakarta putaran kedua, Rabu (19/4/2017) besok.
Menurutnya masyarakat tidak segan - segan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu bila terjadi intimidasi yang dilakukan oleh oknum - oknum yang tidak bertanggungjawab di setiap Tempat Pemungutan Suara.
"Kalau ada intimidasi terhadap masyarakat lawan dan laporkan. Kami minta seluruh masyarakat tidak takut menghadapi kemungkinan intimidasi yang akan terjadi, jika perlu kita lawan," kata Ilham di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2017).
Ilham menambahkan prinsip di setiap pesta demokrasi di Indonesia, semua warga masyarakat berhak memiliki hak politik dan menentukan pilihan politiknya masing - masing. Maka itu, tidak ada yang dapat menghalangi masyarakat untuk menentukan sikap politiknya untuk datang memilih ke Tempat Pemungutan Suara.
Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Fritz Edgar mengatakan pihaknya bersama penyelenggara pemilu dan pihak keamanan pada Senin (17/4/2017) kemarin, dalam hal ini kepolisian telah mengeluarkan surat maklumat mengenai larangan melakukan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi para masyarakat yang datang ke TPS tersebut.
"Jadi, kalau memang besok masih ada kelompok - kelompok masa yang tetap memaksa melakukan memobilisasi masa ke TPS tempat masyarakat memilih, untuk tidak takut melaporkan ke pihak berwenang untuk segera diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku," ujar Fritz.
Selanjutnya Fritz menghimbau kepada masyarakat khusunya di Jakarta, untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pencoblosan kepala daerah besok.
"Semua kami himbau masyarakat Jakarta menjaga proses pemilihan kepala daerah. Hindari apapun potensi yang terjadi bila ada proses intimidasi di lapangan besok," ujar Fritz.
Baca Juga: Jangan Kaget, Brad Pitt Kurus Banget!
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu