Suara.com - Hari ini relawan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menamakan dirinya Ninja atau Negeriku Indonesia Jaya, membuka stand pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Balai Kota sebagai penangguhan penahanan Ahok.
Theresia salah satu pendiri relawan Ninja ini mengatakan, sejak stand dibuka pada pukul 07.00 hingga pukul 11.30 sudah ada 1.050 KTP yang terkumpul. Nantinya, KTP yang berhasil dikumpulkan itu digunakan sebagai penjamin penangguhan penahanan Gubernur DKI Jakarta Nonaktif yang kini mendekam di Rutan Mako Brimob.
"Jadi kami ingin kalau dikabulkan, nantinya Ahok akan menjadi tahanan kota bukan tahanan yang sekarang. Nanti KTP ini akan digabung sama relawan lainnya. Ada sekitar 200 relawan yang menyebar ke beberapa titik untuk mengumpulkan KTP," kata Theresia saat berbincang dengan Suara.com di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu (15/5/2017).
Menurutnya, KTP yang terkumpul pada hari ini bukan hanya berasal dari warga DKI Jakarta. Namun, ada juga KTP yang berasal dari luar DKI.
"Banyak juga dari luar daerah, ada dari Papua, Sumatera, Palembang, Medan. Mereka datang kesini untuk mendukung Ahok dibebaskan. Tapi yang paling banyak masih warga DKI kan," ujar dia.
Lebih lanjut, Theresia menyebut, tidak ada target jumlah terkait pengumpulan ini. Dia mengatakan, berapa pun jumlah KTP yang terkumpul tetap akan dijadikan penjamin agar penahanan terhadap mantan Bupati Belitung Timur itu ditangguhkan.
Menurutnya, tak masalah selama warga yang datang dan menyerahkan foto copy KTP-nya datang dengan ikhlas, maka KTP tersebut tetap bisa dijadikan alat penjamin.
"Memang tidak ada jaminan dengan pengumpulan ini penangguhan Pak Ahok bisa dikabulkan, tapi kita harus berusaha. Kita harus berusaha dan berdoa agar kerja keras kami ini bisa membuahkan hasil," tukas dia.
Baca Juga: Mengapa Permohonan Penangguhan Penahanan Ahok Belum Diputuskan?
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO