Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memantau langsung jalannya proses pengaduan warga di balai kota [Suara.com/Dwi Bowo Raharjo]
Pelaksana tugas gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap program Bantuan Pangan Non Tunai yang diluncurkan Presiden Joko Widodo berjalan sesuai dengan harapan. Djarot menilai program ini lebih baik dari bantuan tunai karena terbukti sering disalahgunakan.
"Di masa lalu bantuan (tunai) seperti ini, mohon maaf biasanya justru banyak bocornya. Bantuan untuk kaum fakir miskin justru bocor karena dulu sifatnya selalu tunai sehingga tidak bisa dikontrol," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Djarot berharap kualitas bantuan pangan non tunai yang disalurkan kepada masyarakat tetap terjaga.
Djarot juga meminta agar proses pelaksanaan program diawasi secara ketat untuk meminimalisir kecurangan. Djarot tidak ingin apa yang menjadi hak masyarakat dirampas.
"Fakir miskin tidak akan bisa protes, karena tidak punya akses. Kok keterlaluan ya kalau ada kayak gitu. Kok masih kurang saja ya yang mampu-mampu itu rakyat kecil masih di makan. Di mana nuraninya?. Apa nggak dipandang itu saudaranya sendiri," kata Djarot.
Menurut Djarot program ini jauh lebih efektif dan efisien serta transparan.
Jakarta, kata dia, menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkannya.
"Itu tepat sasaran bisa kita cek waktunya tepat. Jumlahnya tetap. Transaksinya tepat. Tidak ada kebocoran. Kita harapannya semuanya cashless society. Gaji, KJP juga cashless," kata Djarot.
"Di masa lalu bantuan (tunai) seperti ini, mohon maaf biasanya justru banyak bocornya. Bantuan untuk kaum fakir miskin justru bocor karena dulu sifatnya selalu tunai sehingga tidak bisa dikontrol," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Djarot berharap kualitas bantuan pangan non tunai yang disalurkan kepada masyarakat tetap terjaga.
Djarot juga meminta agar proses pelaksanaan program diawasi secara ketat untuk meminimalisir kecurangan. Djarot tidak ingin apa yang menjadi hak masyarakat dirampas.
"Fakir miskin tidak akan bisa protes, karena tidak punya akses. Kok keterlaluan ya kalau ada kayak gitu. Kok masih kurang saja ya yang mampu-mampu itu rakyat kecil masih di makan. Di mana nuraninya?. Apa nggak dipandang itu saudaranya sendiri," kata Djarot.
Menurut Djarot program ini jauh lebih efektif dan efisien serta transparan.
Jakarta, kata dia, menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkannya.
"Itu tepat sasaran bisa kita cek waktunya tepat. Jumlahnya tetap. Transaksinya tepat. Tidak ada kebocoran. Kita harapannya semuanya cashless society. Gaji, KJP juga cashless," kata Djarot.
Komentar
Berita Terkait
-
Jokowi Bakal Keliling Indonesia, Djarot PDIP: Silakan, Bagus Kalau Sambil Tunjukkan Ijazah Asli
-
Megawati Beri Hard Warning ke Kader PDIP: Jangan Korupsi, Turun ke Bawah!
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
PDIP Pasang Badan untuk Pandji, Djarot: Negara Jangan Mudah Tersinggung Oleh Kritik
-
Djarot 'Ngamuk': Korupsi Segede Gajah Lewat, Kenapa Hasto dan Tom Lembong yang Cuma 'Kutu' Dihajar?
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi
-
Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar
-
DTKJ Usul Tarif Langganan Transjakarta Rp 200 Ribu per Bulan, Ada Diskon 20 Persen
-
Catatan Kritis DPR Soal Rencana Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat
-
Dukung Liga Akar Rumput, Kadispora DKI Intruksikan Sudin Fasilitasi Talenta Sepak Bola Jalanan
-
Anak Disabilitas Psikososial Alami Hambatan di Sekolah, Apa yang Salah?