Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memantau langsung jalannya proses pengaduan warga di balai kota [Suara.com/Dwi Bowo Raharjo]
Pelaksana tugas gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap program Bantuan Pangan Non Tunai yang diluncurkan Presiden Joko Widodo berjalan sesuai dengan harapan. Djarot menilai program ini lebih baik dari bantuan tunai karena terbukti sering disalahgunakan.
"Di masa lalu bantuan (tunai) seperti ini, mohon maaf biasanya justru banyak bocornya. Bantuan untuk kaum fakir miskin justru bocor karena dulu sifatnya selalu tunai sehingga tidak bisa dikontrol," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Djarot berharap kualitas bantuan pangan non tunai yang disalurkan kepada masyarakat tetap terjaga.
Djarot juga meminta agar proses pelaksanaan program diawasi secara ketat untuk meminimalisir kecurangan. Djarot tidak ingin apa yang menjadi hak masyarakat dirampas.
"Fakir miskin tidak akan bisa protes, karena tidak punya akses. Kok keterlaluan ya kalau ada kayak gitu. Kok masih kurang saja ya yang mampu-mampu itu rakyat kecil masih di makan. Di mana nuraninya?. Apa nggak dipandang itu saudaranya sendiri," kata Djarot.
Menurut Djarot program ini jauh lebih efektif dan efisien serta transparan.
Jakarta, kata dia, menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkannya.
"Itu tepat sasaran bisa kita cek waktunya tepat. Jumlahnya tetap. Transaksinya tepat. Tidak ada kebocoran. Kita harapannya semuanya cashless society. Gaji, KJP juga cashless," kata Djarot.
"Di masa lalu bantuan (tunai) seperti ini, mohon maaf biasanya justru banyak bocornya. Bantuan untuk kaum fakir miskin justru bocor karena dulu sifatnya selalu tunai sehingga tidak bisa dikontrol," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Djarot berharap kualitas bantuan pangan non tunai yang disalurkan kepada masyarakat tetap terjaga.
Djarot juga meminta agar proses pelaksanaan program diawasi secara ketat untuk meminimalisir kecurangan. Djarot tidak ingin apa yang menjadi hak masyarakat dirampas.
"Fakir miskin tidak akan bisa protes, karena tidak punya akses. Kok keterlaluan ya kalau ada kayak gitu. Kok masih kurang saja ya yang mampu-mampu itu rakyat kecil masih di makan. Di mana nuraninya?. Apa nggak dipandang itu saudaranya sendiri," kata Djarot.
Menurut Djarot program ini jauh lebih efektif dan efisien serta transparan.
Jakarta, kata dia, menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkannya.
"Itu tepat sasaran bisa kita cek waktunya tepat. Jumlahnya tetap. Transaksinya tepat. Tidak ada kebocoran. Kita harapannya semuanya cashless society. Gaji, KJP juga cashless," kata Djarot.
Komentar
Berita Terkait
-
Djarot 'Ngamuk': Korupsi Segede Gajah Lewat, Kenapa Hasto dan Tom Lembong yang Cuma 'Kutu' Dihajar?
-
Jokowi Disebut Punya Kans Pimpin PSI, Djarot PDIP: Kita Nggak Ngurus, Kan Sudah Dipecat
-
Djarot di Pembekalan Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP: Anda Tidak akan Jadi Tanpa Partai Politik
-
Jelang Kongres, Djarot: Sebagian Besar Kader Menghendaki Ketua Umum PDIP Tetap Ibu Mega
-
Persoalan Geopolitik Jadi Alasan Kongres PDIP Molor? Djarot Saiful Ungkap Alasannya
Terpopuler
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Skechers, Tanpa Tali untuk Jalan Kaki Lansia
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- 5 Mobil Bekas yang Lebih Murah dari Innova dan Fitur Lebih Mewah
Pilihan
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
Terkini
-
Penjualan Terompet Tahun Baru di Asemka Sepi, Pedagang Keluhkan Larangan Kembang Api
-
Prediksi Cuaca Malam Tahun Baru untuk Semua Wilayah di Indonesia
-
Dua Kunci Syahganda Nainggolan Agar Rakyat Kaya dalam 5 Tahun: Upah dan Redistribusi Tanah
-
Diteror Bom Molotov usai Kritik Pemerintah, Ini 7 Fakta Serangan di Rumah DJ Donny
-
Kenapa Penerima Bansos di Kantor Pos Harus Foto Diri dengan KTP dan KK? Ini Penjelasan Dirut PT Pos
-
Figur Publik Kritis Diteror, Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Soliditas: Warga Jaga Warga!
-
Malam Tahun Baru, KAI Commuter Tambah 26 Perjalanan KRL Jabodetabek hingga Dini Hari
-
TNI Harus Swadaya Tangani Bencana, Ketua Banggar DPR Desak BNPB Lebih Gesit Koordinasi Anggaran
-
Kortas Tipikor Tetapkan 3 Tersangka Korupsi PJUTS ESDM, Negara Rugi Rp19,5 Miliar!
-
BLTS Rp 900 Ribu di Aceh Tamiang Disalurkan Manual, Kantor Pos Masih Rusak Pascabencana