Calon anggota Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Zainal Abidin Petir angkat bicara adanya isu dirinya sengaja disusupkan FPI untuk masuk ke Komnas HAM periode 2017-2022.
Ia mengatakan bahwa pencalonannya menjadi calon anggota Komnas HAM tidak diketahui oleh anggota FPI Jawa Tengah termasuk Dewan Pimpinan Pusat FPI.
"Mereka saja nggak mengerti ko, kalau saya masuk. Saya daftar kesini, juga nggak izin (FPI), tanya saja ke DPP jadi keliru (isu)itu," ujar Zainal di Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Zainal merupakan Ketua Bidang Advokasi FPI Jawa Tengah.
Menurutnya, ia mendaftar karena memilik hak menduduki jabatan publik yang sudah diatur UU.
"Secara normatif diatur di UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa warga negara berhak menduduki jabatan termasuk ke jabatan publik. Saya ke sini tidak ada kaitannya dengan perintah dari pimpinan FPI, bahkan ketua FPI Jawa Tengah tadinya nggak tahu kalau saya daftar," kata dia.
Lebih lanjut, Zainal menuturkan tidak mudah lolos seleksi tim Panitia seleksi anggota Komnas HAM, karena ada tahapan yang harus dilalui.
"Ini prosesnya ilmiah, prosesnya normatif, Timselnya sangat profesional. Kalau disusupkan ini piye, terus datanya piye terus dasarnya apa saya disusupkan, kan nggak ada dasar hukumnya, rasional kan nggak disusupkan. Kalau disusupkan saya nggak usah tes masuk donk," ucap Zainal.
Baca Juga: Anggota FPI Calon Komnas HAM: Jangan Kucilkan, Jangan Sakiti LGBT
Ketika ditanya apakah dirinya ada kaitannya dengan permintaan Pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab yang meminta bantuan Komnas HAM terkait kriminalisasi atas kasus dugaan konten pornografi di situs baladacintarizieq.com, Zainal membantahnya. Rizieq pun diketahui masih berada di Arab Saudi.
"Nggak ada lah. Kan hak beliau (Rizieq) ketika merasa hak asasinya terkoyak, kan wajar lah. Saya kan bukan anggota Komnasham, kalau diterima saya harus independen donk. Kalau nggak independen, nanti saya di PAW donk," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu