Suara.com - Aktivis HAM Usman Hamid, menanggapi seleksi calon anggota Komisi Nasional HAM periode 2017-2022. Adapun salah satu yang mengikuti adalah Ketua Bidang Advokasi FPI Jawa Tengah, Zainal Abidin.
Menurut Usman akan menjadi tantangan besar buat Zainal, bila terpilih menjadi anggota Komnas HAM. Lantaran dulu organisasi yang diikutinya pernah menuntut pembubaran Komnas HAM.
"Saya denger Zainal Abidin. Tapi saya kira isu-isu sensitif akan menjadi tantangan untuk orang seperti dia. Seperti hukuman mati, poligami atau LGBT," katanya di acara Slank mimbar bebas dengan bertemakan Ayo Bangkit Jangan Berhenti di Gang Potlot, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (20/5/2017).
Usman menyebut akan menjadi pertimbangan besar bagi panitia seleksi dan Dewan Perwakilan Rakyat.
"Itu justru yang menjadi pertimbangan. Para anggota dari panitia seleksi dan DPR. Begitu DPR yang sangat memegang kunci meskipun selama ini DPR, juga dikritik karena cenderung mempolitisasi. Politisasi dalam pengertian yang kurang positif saat itu. Mudah-mudahan kali ini, panitia seleksi dapat mengkomposisikan ke anggota. Tidak lagi dipolitisasi," ujarnya.
Sebelumnya Zainal Abidin diisukan sengaja disusupkan FPI untuk masuk ke Komnas HAM periode 2017-2022. Ia mengatakan bahwa pencalonannya menjadi calon anggota Komnas HAM tidak diketahui oleh anggota FPI Jawa Tengah termasuk Dewan Pimpinan Pusat FPI.
"Mereka saja nggak mengerti kok kalau saya masuk. Saya daftar ke sini, juga nggak izin (FPI), tanya saja ke DPP jadi keliru (isu) itu," ujar Zainal di Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Ia mendaftar karena memilik hak menduduki jabatan publik yang sudah diatur Undang-Undang.
Baca Juga: FPI Siap Biayai Komnas HAM ke Arab Saudi Agar Bisa Ketemu Rizieq!
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu