Suara.com - Pemberian Bhinneka Tunggal Ika Award kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang mendapat penolakan dari Aliansi Advokat Muda Indonesia. Mereka nilai tak pantas.
Penghargaan itu diberikan oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) dan Kantor Berita Antara di Jakarta, Senin (22/5/2017).
AAMI menilai Oesman sama sekali tidak pantas mendapatkan pengahargaan itu karena kenaikannya menjadi ketua DPD cacat hukum. Bahkan, mereka menyebut Oesman sebagai Ketua DPD Ilegal.
"Kami kecewa dan geram atas akan ada peringatan di Hari Kebangkitan Nasional yang dilakukan senior kami, Boni Hargen sebagai Direktur LPI akan memberikan penghargaan kepada bapak Oesman Sapta," kata Sekjen AAMI, Sabar Danies Hutahayan, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2017).
Sabar mengatakan pengahargaan pada Oesman yang kini menjabat Ketua DPP Partai Hanura, dan juga Wakil Ketua MPR serta Ketua DPD RI, seolah menjadikan dia sebagai orang yang paling sempurna, khususnya di bidang Kebhinnekaan.
Oesman telah menciderai nilai-nilai suci Pancasila yang merupakan landasan Hari Kebangkitan Nasional itu sendiri. Sila ke empat Pancasila dengan terang menyebutkan tentang bagaimana sebuah keputusan diambil tanpa adanya pelanggaran hukum.
"Kepentingan bersama haruslah menjadi yang utama. Ego pribadi harus disingkir dulu. Penerima penghargaan Bhinneka Tunggal Ika jangan kepada orang yang mementingkan ego besarnya seperti pak Oesman Sapta," ujar Sabar.
Bentuk penolakan yang dilakukan oleh AAMI yaitu dengan membacakan 'surat cinta' untuk sejumlah tokoh yang akan menerima penghargaan tersebut, di depan TIM, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2017).
Insti pesan dari surat cinta yang dibaca sejumlah anggota AAMI yaitu penolakan penghargaan kepada Oesman dan juga imbauan kepada sejumlah tokoh yang akan turut menerima penghargaan untuk tidak hadir di acara peringatan Harkitnas besok.
Baca Juga: Sidang Paripurna DPD Berujung 'Walk Out', Ini Kata Oesman Sapta
Adapun tokoh yang mendapatkan surat cinta dari AAMI yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Direktur LPI Boni Hargen, Ketua PB NU Said Aqil Siradj, Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Quomas, Sinta Wahid, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Buya Ahmad Syafii Maarif, dan Romo Franz Magnis Suseno.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan
-
Operasi Pekat Jaya Sepekan, Polda Metro Jaya Tangkap 105 Pelaku Tawuran, 56 Sajam Disita
-
Telak! Baru 7 Hari Dilantik Menkeu Purbaya, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagsel Diciduk KPK
-
Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
-
Saat 16 Ormas Sepakat RI Gabung BoP, Israel Masih Terus Serang Palestina
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK