Suara.com - Pemberian Bhinneka Tunggal Ika Award kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang mendapat penolakan dari Aliansi Advokat Muda Indonesia. Mereka nilai tak pantas.
Penghargaan itu diberikan oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) dan Kantor Berita Antara di Jakarta, Senin (22/5/2017).
AAMI menilai Oesman sama sekali tidak pantas mendapatkan pengahargaan itu karena kenaikannya menjadi ketua DPD cacat hukum. Bahkan, mereka menyebut Oesman sebagai Ketua DPD Ilegal.
"Kami kecewa dan geram atas akan ada peringatan di Hari Kebangkitan Nasional yang dilakukan senior kami, Boni Hargen sebagai Direktur LPI akan memberikan penghargaan kepada bapak Oesman Sapta," kata Sekjen AAMI, Sabar Danies Hutahayan, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2017).
Sabar mengatakan pengahargaan pada Oesman yang kini menjabat Ketua DPP Partai Hanura, dan juga Wakil Ketua MPR serta Ketua DPD RI, seolah menjadikan dia sebagai orang yang paling sempurna, khususnya di bidang Kebhinnekaan.
Oesman telah menciderai nilai-nilai suci Pancasila yang merupakan landasan Hari Kebangkitan Nasional itu sendiri. Sila ke empat Pancasila dengan terang menyebutkan tentang bagaimana sebuah keputusan diambil tanpa adanya pelanggaran hukum.
"Kepentingan bersama haruslah menjadi yang utama. Ego pribadi harus disingkir dulu. Penerima penghargaan Bhinneka Tunggal Ika jangan kepada orang yang mementingkan ego besarnya seperti pak Oesman Sapta," ujar Sabar.
Bentuk penolakan yang dilakukan oleh AAMI yaitu dengan membacakan 'surat cinta' untuk sejumlah tokoh yang akan menerima penghargaan tersebut, di depan TIM, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2017).
Insti pesan dari surat cinta yang dibaca sejumlah anggota AAMI yaitu penolakan penghargaan kepada Oesman dan juga imbauan kepada sejumlah tokoh yang akan turut menerima penghargaan untuk tidak hadir di acara peringatan Harkitnas besok.
Baca Juga: Sidang Paripurna DPD Berujung 'Walk Out', Ini Kata Oesman Sapta
Adapun tokoh yang mendapatkan surat cinta dari AAMI yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Direktur LPI Boni Hargen, Ketua PB NU Said Aqil Siradj, Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Quomas, Sinta Wahid, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Buya Ahmad Syafii Maarif, dan Romo Franz Magnis Suseno.
Berita Terkait
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Bantah Cuma Galak ke Ojol, Dishub DKI: Mobil Pribadi Parkir Liar Banyak Kami Derek!
-
Tanpa APBD! Pramono Anung Bangun Pedestrian Deck Dukuh Atas, Jamin Patung Sudirman Tak Digeser
-
Buntut Kasus Sulis, Dishub DKI Janji Siapkan Parkir Khusus Ojol di Mal
-
Penyintas Bencana di Pidie Jaya Ubah Dana Stimulan Jadi Modal Usaha
-
Mulai Besok! Eks Karyawan Hotel Sultan Wajib Lapor ke Posko GBK Demi Kepastian Nasib
-
'Efisiensi Tebang Pilih', Ekonom CELIOS: Dana Transfer Dipangkas Bikin Daerah Mandul!
-
Predator Anak di Cakung DItangkap: Nekat Jebol Atap Rumah Demi Kabur usai Kepergok Warga
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen