Suara.com - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo, membacakan puisi berjudul “Tapi Bukan Kami Punya”, yang dianggap banyak pihak mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan tidak ada salahnya Gatot mengkritik pemerintah. Sebab, pemerintah patut dikritik.
"Ya jadi, menurut saya kan wajar saja ya. Memang Pemerintah ini pantas untuk dikritik kok," kata Fadli di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2017).
Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu, kalau Gatot sebagai Panglima TNI memberikan kritik kepada pemerintah, berarti dia menyuarakan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat.
"Kalau panglima TNI begitu ya berarti menyuarakan apa yang menjadi pandangan di masyarakat juga. Ya wajar-wajar saja," ujar Fadli, yang juga sering membuat puisi berisi kritik sosial.
Berikut ini puisi yang dibacakan Gatot di Rapimnas Golkar di Balikpapan, Senin (22/5/2017).
'Tapi Bukan Kami Punya'
Sungguh Jaka tak mengerti//Mengapa ia dipanggil polisi//Ia datang sejak pagi//Katanya akan diinterogasi.
Baca Juga: Harga BBM Tak Naik Jadi Beban Pertamina
Dilihatnya Garuda Pancasila//Tertempel di dinding dengan gagah//Terpana dan terdiam si Jaka//Dari mata burung garuda//Ia melihat dirinya//Dari dada burung garuda//Ia melihat desa//Dari kaki burung garuda//Ia melihat kota
Dari kepala burung garuda//Ia melihat Indonesia//Lihatlah hidup di desa//Sangat subur tanahnya//Sangat luas sawahnya//Tapi bukan kami punya.
Lihat padi menguning//Menghiasi bumi sekeliling//Desa yang kaya raya//Tapi bukan kami punya.
Lihatlah hidup di kota//Pasar swalayan tertata//Ramai pasarnya//Tapi bukan kami punya.
Lihatlah aneka barang//Dijual belikan orang//Oh makmurnya//Tapi bukan kami punya.
Jaka terus terpana//Entah mengapa//Menetes air mata//Air mata itu ia yang punya.
Berita Terkait
-
Jika Densus Tipikor Dibentuk, Jangan Sampai Jadi Alat Politik
-
Fadli Zon Tolak Ide Cabut Pasal Penodaan Agama, Apa Alasannya?
-
Apa Kata Fadli Zon Soal Usulan Penambahan Kursi Pimpinan MPR
-
Fadli Zon Sebut Pakar PBB Pro Ahok Tidak Mengerti Demokrasi
-
Inikah Cawapres Pendamping Jokowi Usulan Partai Golkar?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara