Suara.com - Meskipun terdakwa Basuki Djahaja Purnama (Ahok) sudah menerima vonis dua tahun penjara ditandai dengan mencabut memori banding, jaksa penuntut umum tetap melanjutkan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Langkah jaksa kemudian mengundang pro dan kontra.
Jaksa Agung M. Prasetyo menjelaskan hal tersebut di hadapan anggota dewan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (5/6/2017).
"Alasan pertama adalah standar operasional prosedur sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung nomor SE-001 tahun 1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Bahwa, apabila terdakwa banding maka JPU harus meminta banding. Bila masih diperlukan dapat menggunakan upaya hukum kasasi," kata Prasetyo.
Alasan kedua, sesuai dengan fakta dan alat bukti yang terungkap di depan persidangan. Jaksa penuntut berkeyakinan bahwa yang terbukti adalah dakwaan subsider Pasal 156 KUHP yakni menimbulkan permusuhan terhadap golongan tertentu terhadap di wilayah NKRI. Namun hal itu berbeda dengan pandangan majelis hakim. Majelis hakim memilih kualifikasi Pasal 156a KHUP tentang penodaan agama untuk perkara Ahok.
"Dan untuk menguji ketepatan pasal dan keterbuktian dakwaan serta menguji kebenaran materiil sesuai fakta dan bukti yang ditemukan dalam persidangan maka upaya hukum banding ke pengadilan tinggi oleh JPU memang seyogyanya dilakukan atas perkara tersebut," tuturnya.
Setelah Ahok mencabut memori banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Prasetyo mengatakan:
"Pertimbangan dan kajian tim JPU juga memperhatikan pada Pasal 156a KUHP yang dijadikan dasar penahanan terhadap terdakwa Basuki. Adapun yang juga menjadi penting untuk bahan kajian adalah tentang sebuah kaidah bahwa tujuan dan penegakan hukum bukanlah untuk sekedar menegakkan kebenaran, keadilan, tapi juga memperhatikan nilai kemanfaatannya," kata dia.
Selain dua alasan di atas, pengajuan banding atas vonis hakim dilatarbelakangi atas kekhawatiran di masa mendatang orang bisa begitu mudah menuntut dan menuduh pihak lain menodai agama.
"Dan nampaknya hal ini sudah mulai nampak (terjadi) kebenarannya," tutur dia.
Berita Terkait
-
Tanggapi Isu Penistaan Agama yang Serang JK, Sudirman Said: Saksi Hidup Beliau Terlalu Banyak
-
Viral Lafaz Allah di Tokong, Polisi Tangkap Pemilik Toko Bangunan
-
Soroti Laporan Terhadap JK, KAHMI Khawatir Sudah Jadi 'Mainan Politik'
-
Pemuda Katolik Soroti Klarifikasi JK, Dinilai Perlu Lebih Efektif dan Tak Perlu Berulang
-
Ketua API Kritik Pernyataan JK Soal Konflik Agama
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Kemensos Ungkap Alasan Libatkan Taruna TNI di Sekolah Rakyat
-
Mawar Kuning dan Tangis Haru Nadiem Makarim Jelang Sidang Vonis
-
Korban Gempa Venezuela Tembus 1.719 Jiwa, Hampir 50 Ribu Orang Hilang
-
Pendukung hingga Driver Gojek Padati PN Jakpus, Polisi Siaga Jelang Vonis Nadiem
-
Siapa Lucas Trejo? Pesepakbola Argentina Sedih Istri dan 2 Anaknya Tewas di Gempa Venezuela
-
Kemhan Setop Latsarmil SPPI! Latihan Fisik Dikurangi dan Menembak Dihapus Usai 5 Peserta Tewas
-
Komnas Perempuan Minta Maaf, Akui Kasus Penyekapan Yuvita di Bandung Ekstrem dan Sadis!
-
Susul Roy Suryo dan dr Tifa! Tiga Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Jokowi Segera Diseret ke Kejaksaan
-
Gudang di Cakung Terbakar Hebat, Damkar Berjibaku Hampir 5 Jam Jinakkan Api
-
Lawan Praperadilan Ketum Kesthuri, KPK: Status Tersangka Korupsi Haji Sah, Bukti Lebih dari Dua!