Koalisi Anti Persekusi, di antaranya Damar Juniarto [suara.com/Bowo Raharjo]
Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menilai aksi persekusi akan mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum.
"Kebebasan berpendapat jelas akan terpancung," ujar Alissa di jantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 74, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2017).
Setelah marak aksi persekusi yang dilakukan organisasi kemasyarakatan seperti sekarang, publik akan merasa takut untuk mengekspresikan pendapat.
Putri sulung mantan Presiden Abdurrachman Wahid (Gus Dur) mencontohkan kasus persekusi yang dialami oleh remaja berinisial PMA (15) di Cipinang, Jakarta Timur.
Aksi persekusi terhadap PMA selain berdampak kepada yang bersangkutan, juga kepada keluarganya.
"Satu keluarga kena dan keluarga besar kena teror. Mereka rentan ancaman-ancaman. Ini persoalan yang sangat besar. Kami berharap negara bijak melihat ini," kata Alissa.
Tren aksi persekusi akhir-akhir ini berbeda dari sebelumnya. Sekarang, korbannya individu dan orang yang lemah.
"Maka tingkat bahayanya jadi tinggi lagi. Apalagi di Indonesia yang hari ini terjadi berbasis agama. Persoalan besar kalau agama," ujar dia.
Koalisi Anti Persekusi menerima laporan sebanyak 87 kasus dari berbagai daerah. Jumlah laporan meningkat drastis semenjak koalisi membuka pengaduan mulai 1 Juni 2017.
"66 data itu yang sudah dikumpulkan lebih dulu oleh Safenet, lalu kita menemukan 12 yang diduga kuat persekusi lagi terjadi. Kami temukan awal persekusi jumlahnya 7. Dan ada orang yang tertunda kasus persekusi, 2 orang. Jadi total 87," ujar Koordinator Wilayah Southeast Asia Freedom of Expression Network Damar Juniarto di kantor YLBHI.
Damar merinci jenis kasus yang dilaporkan ke koalisi: 12 kasus dugaan penghinaan terhadap agama, 30 kasus dugaan menghina ulama (28 kasus di antaranya menyinggung Rizieq Shihab).
"Lalu ada 4 kasus yang dianggap menghina FPI. Ini akan kita update lebih lanjut, yang menarik adalah sejak dibuka hotline memang lebih deras jumlah aduan," kata Damar.
Pada Januari 2017, Safenet mencatat ada tujuh kasus, bulan Februari menerima laporan tiga kasus, Maret sebanyak dua kasus, April ada lima kasus. Tapi pada bulan Mei angka kasus yang diterima mencapai 43 kasus.
"Ini secara tren sebagai sebuah yang naik. Nggak ada alasan ini terjadi di satu tempat saja, tapi terjadi secara luas di Indonesia. Kalau dibandingkan waktu kami pertama kali buka ini ke publik jumlah yang sekarang dua kali lipat, kami meminta pemerintah untuk waspada aksi ini," kata dia.
"Kebebasan berpendapat jelas akan terpancung," ujar Alissa di jantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 74, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2017).
Setelah marak aksi persekusi yang dilakukan organisasi kemasyarakatan seperti sekarang, publik akan merasa takut untuk mengekspresikan pendapat.
Putri sulung mantan Presiden Abdurrachman Wahid (Gus Dur) mencontohkan kasus persekusi yang dialami oleh remaja berinisial PMA (15) di Cipinang, Jakarta Timur.
Aksi persekusi terhadap PMA selain berdampak kepada yang bersangkutan, juga kepada keluarganya.
"Satu keluarga kena dan keluarga besar kena teror. Mereka rentan ancaman-ancaman. Ini persoalan yang sangat besar. Kami berharap negara bijak melihat ini," kata Alissa.
Tren aksi persekusi akhir-akhir ini berbeda dari sebelumnya. Sekarang, korbannya individu dan orang yang lemah.
"Maka tingkat bahayanya jadi tinggi lagi. Apalagi di Indonesia yang hari ini terjadi berbasis agama. Persoalan besar kalau agama," ujar dia.
Koalisi Anti Persekusi menerima laporan sebanyak 87 kasus dari berbagai daerah. Jumlah laporan meningkat drastis semenjak koalisi membuka pengaduan mulai 1 Juni 2017.
"66 data itu yang sudah dikumpulkan lebih dulu oleh Safenet, lalu kita menemukan 12 yang diduga kuat persekusi lagi terjadi. Kami temukan awal persekusi jumlahnya 7. Dan ada orang yang tertunda kasus persekusi, 2 orang. Jadi total 87," ujar Koordinator Wilayah Southeast Asia Freedom of Expression Network Damar Juniarto di kantor YLBHI.
Damar merinci jenis kasus yang dilaporkan ke koalisi: 12 kasus dugaan penghinaan terhadap agama, 30 kasus dugaan menghina ulama (28 kasus di antaranya menyinggung Rizieq Shihab).
"Lalu ada 4 kasus yang dianggap menghina FPI. Ini akan kita update lebih lanjut, yang menarik adalah sejak dibuka hotline memang lebih deras jumlah aduan," kata Damar.
Pada Januari 2017, Safenet mencatat ada tujuh kasus, bulan Februari menerima laporan tiga kasus, Maret sebanyak dua kasus, April ada lima kasus. Tapi pada bulan Mei angka kasus yang diterima mencapai 43 kasus.
"Ini secara tren sebagai sebuah yang naik. Nggak ada alasan ini terjadi di satu tempat saja, tapi terjadi secara luas di Indonesia. Kalau dibandingkan waktu kami pertama kali buka ini ke publik jumlah yang sekarang dua kali lipat, kami meminta pemerintah untuk waspada aksi ini," kata dia.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Rektor Undip Bantah Aulia Risma Jadi Korban Bullying: Almarhumah Punya Masalah Kesehatan
-
Jerit Ketakutan Mahasiswi di Cisauk Saat Warga Larang Ibadah dan Lakukan Aksi Kekerasan
-
Marak Persekusi Hukum, Anies Janjikan Layanan Hotline Paris untuk Masyarakat
-
Rocky Gerung Sentil PDIP Usai Ditolak di Sleman, Buntut Dituduh Hina Jokowi 'Bajingan Tolol'?
-
Polisi Jangan Lemah! Komisi VIII DPR: Usut dan Tindak Pelaku Persekusi Dua Perempuan di Sumbar
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf
-
Skema WFA ASN dan Pegawai Swasta Nataru 2025, Termasuk TNI dan Polri
-
Pakar Hukum Unair: Perpol Jabatan Sipil Polri 'Ingkar Konstitusi', Prabowo Didesak Turun Tangan
-
Duka Sumut Kian Pekat, Korban Jiwa Bencana Alam Bertambah Jadi 369 Orang
-
Polisi Tantang Balik Roy Suryo dkk di Kasus Ijazah Jokowi: Silakan Ajukan Praperadilan!
-
Besok Diprediksi Jadi Puncak Arus Mudik Nataru ke Jogja, Exit Prambanan Jadi Perhatian
-
Mendagri: Pemerintah Hadir Penuh Tangani Bencana di Sumatera
-
Ancaman Bencana Kedua Sumatra: Saat Wabah Penyakit Mengintai di Tenda Pengungsian
-
METI: Transisi Energi Berkeadilan Tak Cukup dengan Target, Perlu Aksi Nyata