Bagian dari ISIS, Wiranto: Jangan Sampai Maute Masuk Indonesia

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berharap tidak ada kelompok Maute di Marawi yang lolos ke Indonesia setelah digempur militer Filipina.

"Kita tahu bahwa kelompok Maute di Marawi merupakan bagian dari ISIS yang sementara mendapat gempuran dahsyat di Siria. Karena itu kita sepakat mencoba membendung jangan sampai gempuran di Marawi ada penerobosan, pelolosan ke Indonesia," ungkap Menteri Wiranto pada rapat koordinasi dengan seluruh jajaran terkait pusat dan daerah di Manado, Rabu.

Rapat koordinasi di Manado, kata Menteri, diikuti gubernur wilayah perbatasan dengan Filipina, pangdam, kapolda, unsur TNI/Polri pusat dan daerah, serta kementerian lembaga pusat.

Koordinasi ini, lanjut Menteri, juga dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan aparat keamanan serta pemerintah daerah wilayah perbatasan.

"Ternyata langkah-langkah antisipasi sudah banyak dilakukan untuk mencegah masuknya unsur-unsur Marawi ke Indonesia," katanya lagi.

Mantan panglima TNI itu menambahkan, koordinasi yang dilakukan terintegrasi dari pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan TNI/Polri dan melibatkan masyarakat sebagai sistem peringatan dini.

"Peran masyarakat penting karena masyarakat lebih dulu mengetahui apakah ada unsur-unsur gerakan Maute di Marawi yang menerobos ke Indonesia," ungkapnya.

Dia pun mengharapkan, pemerintah dan aparat keamanan daerah meningkatkan kewaspadaan setinggi tingginya sebagai langkah pencegahan.

Rapat koordinasi di Manado juga untuk menampung aspirasi masyarakat, pemerintah daerah serta aparat keamanan yang sementara ini perlu diselesaikan pemerintah pusat apakah penyediaan bahan bakar untuk patroli ditambah, menyangkut peraturan keimigrasian yang memerlukan prosedur khusus, atau masalah pidana terhadap orang yang nyata-nyata sudah bergerak ikut di sana dan masuk ke Indonesia.

Baca Juga: Begini Cara Panglima TNI Cegah Militan Maute Masuk Indonesia

"Ini masukan yang baik dan akan diselesaikan. Rapat koordinasi dengan pemerintah wilayah perbatasan ini bermanfaat luar biasa untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka visi pemerintah melindungi seluruh warga negara dan tumpah darah Indonesia," tandasnya. (Antara)