Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsudin mengatakan partainya tetap menghormati proses hukum terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. Ridwan merupakan Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar Bengkulu.
"Secara AD/ART Partai Golkar, kan, sebagai partai yang menghormati hukum. Kami menganut azas praduga tak bersalah bahwa seseorang yang diduga belum bisa dinyatakan bersalah, pada saat setelah pengadilan menyatakan putusannya yang mempunyai hukum tetap," kata Aziz di DPR, Jakarta, Selasa (20/6/2017).
Ridwan menambah daftar panjang kader Golkar yang berurusan dengan KPK. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz juga terlibat kasus korupsi pengadaan Al Quran.
Aziz mengatakan rentetan kasus tersebut merupakan bahan introspeksi.
"Kami sebagai kader Partai Golkar untuk berhati-hati dan secara agama ini tanda-tanda partai mau besar," kata dia.
Petugas KPK menangkap Ridwan dan empat orang lainnya, termasuk istri Ridwan: Lily Martiani Maddari. Usai ditangkap,kelima orang tersebut dibawa ke KPK.
Sejak pukul 16.35 WIB, mereka sudah berada di gedung KPK. Ridwan terlihat mengenakan kemeja putih dengan celana panjang hitam serta berpeci hitam. Dia tidak memberikan komentar sedikit pun.
Dengan muka masam, dia langsung masuk ke dalam gedung KPK.
Setelah itu, secara bertahap orang-orang yang ditangkap di Bengkulu dibawa masuk ke KPK.
Lily yang tiba di KPK Maddari. pukul 16.47 WIB terlihat malu ketika baru turun dari mobil. Perempuan yang mengenakan jilbab hijau dengan baju batik berusaha menutupi wajah dengan jilbab. Namun, usahanya gagal karena dipegang petugas KPK.
Mereka akan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 1×24 jam. Setelah, dilakukan gelar perkara dan ditentukan siapa saja yang menjadi tersangka.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penangkapan terhadap lima orang tersebut terkait proyek di Bengkulu.
"Kita belum bisa sebut spesifiknya proyek apa, karena proses pemeriksaan harus dilakukan terlebih dahulu, besok direncanakan konferensi pers siapa yang jadi tersangka dan kemudian tindak lanjut penyidikannya," kata Febri di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Berita Terkait
-
Jelang Musda, Rizki Faisal Didukung Kader Hingga Ormas Pimpin Golkar Kepri
-
5 Langkah Daftar Anggota Partai Golkar, Biar Dapat Diskon Main Padel di Yellow Racquet Club
-
Bahlil dan Padel: Antara Rebranding Partai dan Realitas Rakyat
-
Adies Kadir Lolos Sanksi Etik MKD Dinilai Kabar Baik, Golkar: Konstituen di Dapil Pasti Ikut Senang
-
Bahlil 'Dihujat' di Medsos, Waketum Golkar Idrus Marham: Paradoks Demokrasi
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Marah di Rapat, Bilang Bintang Jenderal Tak Berguna Jika Tidak Bantu Rakyat
-
RUU PPRT 21 Tahun Mandek, Aktivis Sindir DPR: UU Lain Kilat, Nasib PRT Dianaktirikan
-
KSPI Desak RUU PPRT Disahkan: Pekerja yang Menopang Ekonomi Justru Paling Diabaikan
-
Cegat Truk di Tol Cikampek, Polda Metro Bongkar Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Rp 4,2 Miliar
-
Detik-detik Mencekam Pesawat Oleng Lalu Jatuh di Karawang, Begini Kondisi Seluruh Awaknya
-
Inovasi Layanan PT Infomedia Nusantara Raih Penghargaan dari Frost & Sullivan
-
PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun
-
Pramono Sebut Pengangguran Jakarta Turun 6 Persen, Beberkan Sektor Penyelamat Ibu Kota
-
Selidiki Kasus BPKH, KPK Ungkap Fasilitas Jemaah Haji Tak Sesuai dengan Biayanya
-
Ada Terdakwa Perkara Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina Tersandung Kasus Petral, Ada Riza Chalid?