Suara.com - Usai menyelenggarakan open house Idul Fitri, Minggu (25/6/2017), Presiden Joko Widodo menerima perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.
Perwakilan GNPF MUI yang diterima Presiden Jokowi yaitu Bachtiar Nasir, Kapitra Ampera, Yusuf Marta, Muhammad Lutfi Hakim, Habib Muchsin, Zaitun Rasmin, dan Denny.
Sedangkan Presiden Jokowi saat itu didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Menyikapi hasil pertemuan yang memunculkan beragam pendapat, hari ini, GNPF menyelenggarakan konferensi pers.
Ketua GNPF Bachtiar Nasir meluruskan pernyataan Pratikno yang menyebutkan pertemuan tersebut atas permintaan GNPF.
"Saya akan cerita kronologi pertemuan kami dengan pak Presiden yang dikesankan kami meminta ketemu. Yang benar adalah kami menggagas terjadinya dialog antara GNPF dengan pak Presiden, kata itu yang perlu kami garis bawahi," kata Bachtiar di AQL Center, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2017).
Bachtiar mengatakan GNPF sudah lama menggagas adanya dialog dengan Presiden menyangkut proses hukum terhadap Habib Rizieq Shihab dan sejumlah aktivis Islam.
"Ini sebetulnya kebutuhan kedua belah pihak untuk berdialog. Ini saya kira sebuah keniscayaan. Jadi bukan hanya satu pihak, disebutkan kami minta gitu ya. Dialog itu kebutuhan keduabelah pihak," kata Bachtiar.
Sebelumnya, Pratikno mengatakan pertemuan tersebut merupakan permintaan GNPF yang disampaikan dan dikoordinasikan melalui Lukman Hakim. Pada saat open house di Istana Merdeka, Pratikno mengatakan dihubungi Lukman Hakim bahwa Bachtiar Nasir dan kawan-kawan ingin menghadap Presiden.
“Tadi Pak Presiden kami laporkan dan beliau mengatakan, ‘Ya, ini kan open house. Siapa saja kita tunggu’,” katanya.
Pratikno menegaskan dalam pertemuan tersebut tidak ada pembahasan khusus yang dilakukan antara Presiden dan GNPF.
“Pertemuan itu murni dilakukan untuk silaturahmi semata. Intinya tidak ada acara yang diperbincangkan, hanya silaturahmi saja,” kata Pratikno.
Berita Terkait
-
Bantah Jadi Pembisik Prabowo Soal Yaman, Dudung Beri Pesan Menohok ke Habib Rizieq: Jaga Mulut
-
Selamat Ginting Nilai Prabowo Masih Konsolidasi Hadapi Pengaruh Jokowi
-
Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
-
JK Ungkit Jasanya untuk Jokowi, Golkar Beri Respons Menohok!
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
Terkini
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas