Sengkarut Arti ‘Penghinaan’
Ia menilai, maraknya kelompok atau orang yang melaporkan kasus penodaan agama juga disebabkan tidak ada definisi baku mengenai “penghinaan”dalam persoalan tersebut.
“Misalnya pada Pasal 156a KUHP, tidak ada batasan apa itu yang disebut menghina agama. Karena tak ada batasan, orang yang hanya merasa agamanya dihina, bisa lapor polisi,” tuturnya.
Padahal, sambung Asfin, “penghinaan” diatur melalui pasal tersendiri dalam KUHP. Tapi, penghinaan yang dimaksud harus ditujukan kepada seseorang, bukan pada agama atau keyakinan seseorang.
“Jadi, menghina agama itu kan absurd, karena tergantung pemahaman atau penerimaan orang yang mendengar. Misalnya, dua orang yang memunyai agama yang sama pun bisa berbeda dalam menafsirkan sesuatu. Jadi, pasal penodaan agama itu justru parameternya pada ketersinggungan orang, absurd,” terangnya lagi.
Berita Terkait
-
Eva: Yang Dilakukan Kaesang Pasti akan Dipelintir, Ini Politik
-
Desmon Minta Pimpinan Polri Mundur Jika Kasus Kaesang Tak Diusut
-
Ditanya Soal Status Tersangka, Pelapor Kaesang Membisu
-
Soal Kaesang, Tukul Bertahun-tahun Ucap Ndeso Tak Ada yang Kejang
-
Pelapor Kaesang Ternyata Sudah 60 Kali Bikin Laporan Polisi
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP