Suara.com - Forum lobi di tengah rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu diperpanjang hingga pukul 19.30 WIB. Forum lobi untuk membicarakan formulasi rapat paripurna.
Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana mengatakan dalam forum lobi tadi muncul sejumlah wacana, di antaranya, keinginan menunda pengambilan keputusan pada Senin (24/7/2017).
Ada tiga fraksi yang meminta penundaan yaitu Fraksi Gerindra, PKS, dan Demokrat. Sementara PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Nasdem, PKB, dan PPP, tetap menginginkan diputuskan malam ini. Sedangkan, PAN tidak bersikap.
Dadang mengatakan tiga fraksi meminta melakukan koordinasi dengan ketua umum partai masing-masing.
"Mereka mau minta Senin. Tapi kita sekarang," kata Dadang usai forum lobi.
Wacana lain yang berkembang yaitu mengganti pemimpin rapat hari ini dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi Ketua DPR Setya Novanto. Fadli dianggap tidak netral karena cenderung lebih mengakomodir anggota yang menginginkan forum lobi lebih panjang dan mengesampingkan pengambilan keputusan dilakukan hari ini.
Sementara Novanto dianggap lebih netral.
"Kita upayakan Pak Novanto. Terlepas Pak Novanto kena musibah kita upayakan Pak Novanto," kata dia.
Fadli Zon menepis anggapan bersikap tidak netral dalam memimpin rapat. Dia mengatakan rapat akan diselesaikan hari ini dan akan dimulai kembali pada pukul 19.30 WIB.
Dia menegaskan akan tetap memimpin rapat paripurna, meski muncul usulan diganti Novanto.
"Ya itu wacana, tapi tadi kita putuskan 19.30 kita kembali ke forum lobi dulu di belakang paripurna," kata dia.
"Dan, Saya masih pimpinan (rapat)," kata dia.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yakin rapat bisa selesai hari ini. Dia berharap setelah forum lobi selesai, ada keputusan.
"Seyogyanya Jangan ditunda (Senin). Saya masih percaya dengan DPR, dengan lobi tahap 2 sampai jam 20.00 WIB malam nanti," kata dia.
Rapat paripurna digelar sejak pukul 11.00 WIB.
Tag
Berita Terkait
-
Rapat Internal Tertunda, Komisi II DPR Ungkap Ternyata RUU Pemilu Belum Ada Naskah Akademik
-
RUU Pemilu Jadi Tarik Ulur: Demokrat Nilai Tak Perlu Buru-Buru, Golkar Minta Segera Dibahas
-
Revisi UU Pemilu Masih Mandek, Pakar Desak AI Masuk Regulasi Demi Demokrasi yang Transparan
-
Usulan Perludem di RUU Pemilu: Jeda Pemilu Nasional dan Lokal, Hapus Ambang Batas Pencalonan Kepala
-
Perludem Desak Pemerintah Segera Bahas RUU Pemilu Biar Simulasi Tak Terburu-buru
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
Terkini
-
Jangan Cuma Jago Kandang, Pramono Anung Tantang BUMD DKI Ekspansi ke Pasar Global
-
Perjuangkan Kesetaraan di Senayan, Ledia Hanifa Amaliah Digelari Legislator Peduli Disabilitas
-
LPSK Lindungi 20 Korban Pelecehan FH UI dari Potensi Intimidasi hingga Pelaporan Balik
-
Kasus Hery Susanto Jadi Alarm, Pakar Dorong Pembentukan Dewan Pengawas Ombudsman
-
wondr Kemala Run 2026 Dorong Aksi Donasi, Peserta Diajak Berlari Sambil Berbagi
-
Bikin Macet Parah! Satpol PP Jatinegara Tertibkan 43 PKL Ular hingga Anjing di Balimester
-
Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Dinilai Dongkrak Konsumsi Desa, tapi Simpan Risiko Besar
-
Getol Perkuat Diplomasi Antar-Parlemen, Ravindra Airlangga Sabet KWP Award 2026
-
Kasus Tragis di Kediri, Nenek Diduga Aniaya Cucu hingga Meninggal Dunia
-
Tambahan 24 Pesawat Tempur Rafale Masih Dikaji, Kemhan Pastikan Belum Ada Kontrak Baru