Wakil Gubernur terpilih Sandiaga Uno mengapresiasi program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) DKI Jakarta yang telah memudahkan layanan administrasi bagi warga DKI. Dengan inovasi pelayanan yang dihadirkan oleh BPTSP, Sandiaga berharap pengurusan perizinan akan semakin praktis dan transparan.
“DPM & PTSP semakin baik dalam memudahkan warga DKI mengurus kewajiban administrasi dan kependudukan baik terkait perizinan dan non perizinan. Saya titip ke pak Edy agar kinerja PTSP yang sekarang sudah baik dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan,” ujar Sandiaga saat menghadiri acara launching Ok OCE Academy di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rabu, (19/7/2017) kemarin.
Sandiaga juga meminta kepada DPM & PTSP agar turut berkontribusi menciptakan 200.000 pengusaha baru di Jakarta sesuai target yang ingin digapai oleh Anies- Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih.
“Diharapkan PTSP dapat turut berkontribusi dalam mencetak 200.000 pengusaha di Jakarta lewat pelayanan yang cepat dan mudah untuk perizinan mulai dari izin domisili usaha, permohonan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan lain sebagainya,” ungkap mantan Ketua Umum HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), tersebut.
Lebih lanjut, pengusaha muda ini menekankan bahwa penciptaan dan kemudahan berbisnis sejalan dengan reformasi birokrasi yang ramah dan efisien. Itulah mengapa dirinya menilai birokrasi perizinan usaha harus terintegrasi.
“Tentunya harus simpel, dan terintegrasi. Dengan birokrasi terintegrasi dan kemudahan perizinan usaha maka akan ada lapangan kerja dan pengusaha baru hadir di Jakarta,” simpulnya.
Hadir dalam kesempatan yang sama, Kepala DPM & PTSP, Edy Junaedi, menyatakan pihaknya akan terus melakukan inovasi demi memudahkan pengurusan administrasi perizinan di Jakarta. Dijelaskan, inovasi yang dilakukan BPTSP ini bertujuan untuk memangkas waktu pengurusan izin dengan tiga prioritas yakni, tidak ada keterlambatan (zero delay), pengaduan (zero complaint), dan layanan prima di 318 gerai di tingkat kota/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan di DKI Jakarta.
“Warga sudah banyak yang merasakan manfaat dari inovasi layanan ini. Kedepannya, kita terus merancang program inovasi agar indeks kemudahan bisnis di Indonesia yang sebagian besar disumbangkan Jakarta bisa naik menjadi top 40 ease of doing business,” simpul Edy.
Baca Juga: Kasus RS Udayana, Sandiaga Uno Kembali Diperiksa KPK
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka