Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi. (suara.com/Dwi Bowo Raharjo)
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak setuju terhadap usulan anggota DPRD yang menginginkan setiap anggota dewan diberikan satu tenaga ahli atau staf pribadi yang dibiayai oleh APBD.
Jawaban ini akan disampaikan Djarot dalam rapat paripurna terkait penyampaian jawaban pimpinan bapemperda atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat.
"Daripada sepotong-potong, tunggu saja saya akan sampaikan secara resmi di rapat paripurna. Saya pikir itu lebih fair. Tapi yang jelas saya tidak setuju kalau masing-masing anggota DPRD ada satu staf ahli, nggak," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Senin (24/7/2017).
Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi menilai usulan keinginan fraksi setiap anggota punya staf ahli tidak ada yang salah.
Tapi, Prasetio akan menunggu jawaban Djarot atas usulan tersebut yang akan disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD, siang ini.
"Kita diperintahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (membuat raperda). Ya kita laksanakan ya kita ambil inisiatif. Ya wajar-wajar saja dong (kalau ada usulan). Karena sistem pemerintah daerah ini ada eksekutif, legislatif harus terbuka," katanya.
Jawaban ini akan disampaikan Djarot dalam rapat paripurna terkait penyampaian jawaban pimpinan bapemperda atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat.
"Daripada sepotong-potong, tunggu saja saya akan sampaikan secara resmi di rapat paripurna. Saya pikir itu lebih fair. Tapi yang jelas saya tidak setuju kalau masing-masing anggota DPRD ada satu staf ahli, nggak," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Senin (24/7/2017).
Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi menilai usulan keinginan fraksi setiap anggota punya staf ahli tidak ada yang salah.
Tapi, Prasetio akan menunggu jawaban Djarot atas usulan tersebut yang akan disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD, siang ini.
"Kita diperintahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (membuat raperda). Ya kita laksanakan ya kita ambil inisiatif. Ya wajar-wajar saja dong (kalau ada usulan). Karena sistem pemerintah daerah ini ada eksekutif, legislatif harus terbuka," katanya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Beri Kontribusi Besar, DPRD DKI Usul Tempat Pengolahan Sampah Mandiri di Kawasan Ini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
PLN Dorong Interkoneksi ASEAN Power Grid untuk Akselerasi Transisi Energi Bersih
-
Ajang Dunia MotoGPTM 2025 Jadi Penyelenggaraan Terbaik dan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Daerah
-
Ketimbang Berpolemik, Kubu Agus Diminta Terima SK Mardiono Ketum PPP: Digugat pun Bakal Sia-sia?
-
Bima Arya: PLBN Sebatik Harus Mampu Dongkrak Ekonomi Masyarakat Perbatasan
-
Jangan Lewatkan! HUT ke-80 TNI di Monas Ada Doorprize 200 Motor, Makanan Gratis dan Atraksi Militer
-
Menhan Bocorkan Isi Pertemuan Para Tokoh di Rumah Prabowo, Begini Katanya
-
Efek Revisi UU TNI? KontraS Ungkap Lonjakan Drastis Kekerasan Aparat, Papua Jadi Episentrum
-
Ajudan Ungkap Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Prabowo di Kertanegara, Setelah Itu Pamit
-
SK Menkum Sahkan Mardiono Ketum, Muncul Seruan Rekonsiliasi: Jangan Ada Tarik-Menarik Kepentingan!
-
Jokowi Sambangi Prabowo di Kertanegara Siang Tadi Lakukan Pertemuan Hampir 2 Jam, Bahas Apa?