Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi. (suara.com/Dwi Bowo Raharjo)
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak setuju terhadap usulan anggota DPRD yang menginginkan setiap anggota dewan diberikan satu tenaga ahli atau staf pribadi yang dibiayai oleh APBD.
Jawaban ini akan disampaikan Djarot dalam rapat paripurna terkait penyampaian jawaban pimpinan bapemperda atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat.
"Daripada sepotong-potong, tunggu saja saya akan sampaikan secara resmi di rapat paripurna. Saya pikir itu lebih fair. Tapi yang jelas saya tidak setuju kalau masing-masing anggota DPRD ada satu staf ahli, nggak," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Senin (24/7/2017).
Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi menilai usulan keinginan fraksi setiap anggota punya staf ahli tidak ada yang salah.
Tapi, Prasetio akan menunggu jawaban Djarot atas usulan tersebut yang akan disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD, siang ini.
"Kita diperintahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (membuat raperda). Ya kita laksanakan ya kita ambil inisiatif. Ya wajar-wajar saja dong (kalau ada usulan). Karena sistem pemerintah daerah ini ada eksekutif, legislatif harus terbuka," katanya.
Jawaban ini akan disampaikan Djarot dalam rapat paripurna terkait penyampaian jawaban pimpinan bapemperda atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat.
"Daripada sepotong-potong, tunggu saja saya akan sampaikan secara resmi di rapat paripurna. Saya pikir itu lebih fair. Tapi yang jelas saya tidak setuju kalau masing-masing anggota DPRD ada satu staf ahli, nggak," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Senin (24/7/2017).
Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi menilai usulan keinginan fraksi setiap anggota punya staf ahli tidak ada yang salah.
Tapi, Prasetio akan menunggu jawaban Djarot atas usulan tersebut yang akan disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD, siang ini.
"Kita diperintahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (membuat raperda). Ya kita laksanakan ya kita ambil inisiatif. Ya wajar-wajar saja dong (kalau ada usulan). Karena sistem pemerintah daerah ini ada eksekutif, legislatif harus terbuka," katanya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Arahan Prabowo ke Bahlil: Pastikan Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa Tak Terulang
-
Perlawanan Terakhir Nadiem Makarim Jelang Putusan, Ini yang Akan Diungkap
-
Detik-detik Iran Batalkan Perundingan Gegara Trump Bikin Ulah, JD Vance Kena Getahnya
-
KPAI Sesalkan Pelibatan Siswa dalam Aksi Dukung MBG di Batam: Itu Eksploitasi dan Manipulasi Anak!
-
Prabowo ke Jawa Timur, Hadir Peresmian Jalan dan Penutupan Munas NU
-
Legislator PDIP Kritik Ekspansi Bioskop: Jangan Sampai Jadi Risiko Baru bagi Industri Film
-
Jokowi Siap Hadir Tunjukan Ijazah di Persidangan Roy Suryo dan dr Tifa
-
Jokowi Tak Ambil Pusing Soal Penahanan Roy Suryo dan dr Tifa, Kuasa Hukum Sentil Dugaan Intervensi
-
Viral Dugaan Mahasiswa UBK Terima Suap, Muncul Pengakuan Soal Dana Rp 20 Juta dan Nama 'Kapolda'
-
1.273 Personel Gabungan Amankan Aksi Demonstrasi di Jakarta Pusat Hari Ini