Suara.com - Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah petinggi partai politik dan pimpinan fraksi pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/7/2017) sore.
Pertemuan yang berlangsung tertutup ini untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik di parlemen guna mendukung program-program pemerintah.
"Tadi sifatnya silaturahmi saja, dan yang tercermin dalam silaturahmi itu adalah adanya semangat dan militansi yang kuat secara solid untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK, termasuk seluruh program-program serta kebijakan yang diambil," kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham saat ditemui usai pertemuan.
Saat ditanya apakah pertemuan tersebut juga membahas dukungan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), yakni Pertukaran Informasi Otomatis untuk Perpajakan dan Perppu Ormas, Idrus tak menampik.
"Semua kebijakan, nanti akan dibahas satu persatu," ujar dia.
Dalam pertemuan tersebut, ada satu partai pendukung pemerintah yang tidak hadir, yakni Partai Amanat Nasional (PAN).
Idrus mengatakan, dirinya tidak tahu alasan ketidakhadiran perwakilan PAN dalam pertemuan itu.
"Ya memang faktanya tidak ada (perwakilan PAN)," tutur dia.
Sementara itu sejumlah petinggi parpol yang hadir bertemu Jokowi sore tadi, antara lain Idrus Marham, Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumilang, Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G. Plate, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, dan Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng.
Turut hadir pula Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati, Bendahara Fraksi Golkar Robert J. Kardinal dan Anggota DPR Fraksi PPP Amir Uskara.
Baca Juga: Terlibat Kecelakaan di Tol, Pengendara Diduga Bawa Narkoba
Tag
Berita Terkait
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai
-
Analis Bongkar Misi Reshuffle Prabowo Hapus Bayang-bayang Jokowi dan Jadikan Dudung 'The New Luhut'
-
Green SM-VinFast Disorot Usai Kecelakaan KRL Maut, Ternyata Jokowi Pernah Datangi Pabriknya
-
KPK Usul Jabatan Ketum Parpol Maksimal 2 Periode: Demi Cegah Korupsi atau Intervensi Politik?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal