Suara.com - Perusahaan Listrik Negara memutus aliran listrik untuk sementara ke tiga sekolah di Jakarta Barat. SMA Negeri 112, SMA Negeri 85, dan SMA Negeri 65 aliran listriknya dipandamkan karena menunggak bayar listrik.
Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah menyayangkan aksi yang dilakukan oleh PLN. Menurut dia, pemerintah DKI dan PLN tidak memiliki hutang yang besar.
"Kita nggak pernah ada hutang yang sangat kronis, kalau ada keterlambatan (pembayaran) sedikit karena kita ada sistem penganggaran, ya harusnya dia ngerti juga," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Kemudian, Saefullah menyinggung aset DKI yang digunakan untuk keperluan PLN. Contohnya seperti gardu-gardu PLN yang diletakan pada aset DKI.
"Harusnya ngertilah, kok main putus saja. Itu kan mengganggu proses belajar mengajar, apalagi kalau di sekolah SMA, SMP, di sana ada komputer," kata dia.
"Saya rasa kurang elok kalau PLN main putus saja. Ini kan urusan negara juga, urusan mencerdaskan kehidupn bangsa. Jangan main putus saja," lanjut Saefullah.
Meski begitu, Saefullah tidak tahu jelas soal kasus ini. Sebab, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat yang paling tahu kenapa PLN bisa memutus aliran listrik.
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat bingung soal tiga sekolah di Jakarta Barat aliran listriknya dipadamkan oleh PLN. Apalagi alasannya karena biaya operasional untuk sekolah belum cair.
"Makanya tanya kepseknya kok bisa seperti itu? (Sekolah) yang lain kok nggak mati? Di Jakarta ada berapa sekolah? Banyak yah, ratusan toh. Kok cuma tiga yang mati?" kata Djarot.
Baca Juga: Ojek Online Blok Jalan Satrio, Djarot: Tindak Tegas!
Biaya operasional untuk sekolah biasanya cair dalam waktu pertiga bulan. Untuk Juli, biayanya baru cair September nanti.
"Karena biaya operasional itu tentunya harus dibayar ya. Fix cost itu. Jadi tidak ada alasan seumpama mereka tidak bisa membayar tagihan ke PLN. Jadi tidak boleh terjadi," ucap Djarot.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu