Wakil Ketua DPRD Jakarta Triwisaksana. (suara.com/Dwi Bowo Raharjo)
Di tengah pro dan kontra, usulan kenaikan tunjangan anggota DPRD Jakarta sudah masuk ke dalam Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Jakarta yang telah diserahkan ke eksekutif.
Wakil Ketua DPRD Jakarta Triwisaksana berharap kinerja wakil rakyat meningkat setelah tunjangan mereka disetujui naik.
"Ya kita harap begitu. Dari sisi pimpinan itu target membahas raperda sesuai dengan yang di prolegda (program legislasi daerah) dan juga kehadiran di rapat paripurna minimal kuorum. Kita mendorong supaya itu dapat dimaksimalkan," ujar Sani di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).
Triwisaksana mengatakan akan mengusulkan dilakukan evaluasi kehadiran wakil rakyat. Evaluasi bukan berdasarkan absensi harian, melainkan rekapitulasi secara menyeluruh.
"Tinggal itu ditingkatkan saja, evaluasi. Khususnya untuk kegiatan yang pokoklah, contohnya rapat paripurna untuk pengambilan keputusan. Kita usul ada evaluasi kehadiran harus di atas kuorum yang ditetapkan, misalkan itu," kata dia.
"Melihatnya berdasarkan absensi di rapat baik di rapat komisi, badan, maupun paripurna. Mesti direkap dulu," Sani menambahkan.
Sani belum tahu secara pasti besaran kenaikan tunjangan dewan yang akan diterima. Nanti akan ada pembahasan khusus dalam rapat badan anggaran antara dewan dan tim anggaran pemerintah daerah.
"Kita belum tahu persis ya, ini kan pembahasannya di APBD-P 2017. DKI itu masuk di tingkat apa. Tetapi semuanya tergantung persetujuan Mendagri. Kalau Mendagri setuju ya bisa, kalau nggak ya dikurangi," kata dia.
Wakil Ketua DPRD Jakarta Triwisaksana berharap kinerja wakil rakyat meningkat setelah tunjangan mereka disetujui naik.
"Ya kita harap begitu. Dari sisi pimpinan itu target membahas raperda sesuai dengan yang di prolegda (program legislasi daerah) dan juga kehadiran di rapat paripurna minimal kuorum. Kita mendorong supaya itu dapat dimaksimalkan," ujar Sani di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).
Triwisaksana mengatakan akan mengusulkan dilakukan evaluasi kehadiran wakil rakyat. Evaluasi bukan berdasarkan absensi harian, melainkan rekapitulasi secara menyeluruh.
"Tinggal itu ditingkatkan saja, evaluasi. Khususnya untuk kegiatan yang pokoklah, contohnya rapat paripurna untuk pengambilan keputusan. Kita usul ada evaluasi kehadiran harus di atas kuorum yang ditetapkan, misalkan itu," kata dia.
"Melihatnya berdasarkan absensi di rapat baik di rapat komisi, badan, maupun paripurna. Mesti direkap dulu," Sani menambahkan.
Sani belum tahu secara pasti besaran kenaikan tunjangan dewan yang akan diterima. Nanti akan ada pembahasan khusus dalam rapat badan anggaran antara dewan dan tim anggaran pemerintah daerah.
"Kita belum tahu persis ya, ini kan pembahasannya di APBD-P 2017. DKI itu masuk di tingkat apa. Tetapi semuanya tergantung persetujuan Mendagri. Kalau Mendagri setuju ya bisa, kalau nggak ya dikurangi," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
PKS Minta Raperda Perubahan Wilayah Jakarta Ditunda: KTP hingga Sertifikat Diubah Semua, Bikin Kacau
-
Soal UMP Jakarta 2026, Legislator PKS Wanti-wanti Potensi Perusahaan Gulung Tikar
-
DPRD DKI Usul Kembangkan Transportasi Laut, Impikan Kepulauan Seribu Jadi Maldives-nya Jakarta
-
Tunda Kenaikan Tarif Parkir, DPRD Minta Pemprov DKI Benahi Kebocoran PAD Rp1,4 Triliun
-
Gerindra Tagih Pramono Anggaran Perbaikan SDN 01 Pulau Harapan: Jangan Cuma Janji!
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 5 HP Murah RAM 8 GB Memori 256 GB untuk Mahasiswa, Cuma Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Sunscreen Terbaik Mengandung Kolagen untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- 8 Lipstik yang Bikin Wajah Cerah untuk Ibu Rumah Tangga Produktif
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Siswa Mengadu soal Perundungan di Sekolah, Wagub Rano Karno Janji Usut Tuntas
-
Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa
-
Tak Terima Jadi Tersangka, Kakak Hary Tanoe Kembali Ajukan Praperadilan Lawan KPK
-
Hadiri Acara 50 Tahun Kemerdekaan Republik Angola, Mendagri: Kehormatan Besar bagi Rakyat Indonesia
-
KUHAP Baru Disahkan, Ahli Peringatkan 'Kekacauan Hukum' Januari 2026: 25 Aturan Pelaksana Belum Siap
-
Kasus Kekerasan di Jakarta Melonjak, Anak-anak Jadi Korban Paling Dominan
-
LBH Jakarta Tegaskan Judicial Review KUHAP Bisa Menegasikan Marwah MK
-
KUHAP Disahkan, Masyarakat Sipil Desak Prabowo Terbitkan Perppu Pembatalan
-
DPR 'Sembunyikan Draf' RUU KUHAP: Pengesahan Tertutup Tanpa Partisipasi Publik
-
Tinggi Muka Air Laut di Pasar Ikan Jakut Siaga 1, Empat Pompa Dikerahkan Antisipasi Banjir Rob