Wakil Ketua DPRD Jakarta Triwisaksana. (suara.com/Dwi Bowo Raharjo)
Di tengah pro dan kontra, usulan kenaikan tunjangan anggota DPRD Jakarta sudah masuk ke dalam Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Jakarta yang telah diserahkan ke eksekutif.
Wakil Ketua DPRD Jakarta Triwisaksana berharap kinerja wakil rakyat meningkat setelah tunjangan mereka disetujui naik.
"Ya kita harap begitu. Dari sisi pimpinan itu target membahas raperda sesuai dengan yang di prolegda (program legislasi daerah) dan juga kehadiran di rapat paripurna minimal kuorum. Kita mendorong supaya itu dapat dimaksimalkan," ujar Sani di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).
Triwisaksana mengatakan akan mengusulkan dilakukan evaluasi kehadiran wakil rakyat. Evaluasi bukan berdasarkan absensi harian, melainkan rekapitulasi secara menyeluruh.
"Tinggal itu ditingkatkan saja, evaluasi. Khususnya untuk kegiatan yang pokoklah, contohnya rapat paripurna untuk pengambilan keputusan. Kita usul ada evaluasi kehadiran harus di atas kuorum yang ditetapkan, misalkan itu," kata dia.
"Melihatnya berdasarkan absensi di rapat baik di rapat komisi, badan, maupun paripurna. Mesti direkap dulu," Sani menambahkan.
Sani belum tahu secara pasti besaran kenaikan tunjangan dewan yang akan diterima. Nanti akan ada pembahasan khusus dalam rapat badan anggaran antara dewan dan tim anggaran pemerintah daerah.
"Kita belum tahu persis ya, ini kan pembahasannya di APBD-P 2017. DKI itu masuk di tingkat apa. Tetapi semuanya tergantung persetujuan Mendagri. Kalau Mendagri setuju ya bisa, kalau nggak ya dikurangi," kata dia.
Wakil Ketua DPRD Jakarta Triwisaksana berharap kinerja wakil rakyat meningkat setelah tunjangan mereka disetujui naik.
"Ya kita harap begitu. Dari sisi pimpinan itu target membahas raperda sesuai dengan yang di prolegda (program legislasi daerah) dan juga kehadiran di rapat paripurna minimal kuorum. Kita mendorong supaya itu dapat dimaksimalkan," ujar Sani di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).
Triwisaksana mengatakan akan mengusulkan dilakukan evaluasi kehadiran wakil rakyat. Evaluasi bukan berdasarkan absensi harian, melainkan rekapitulasi secara menyeluruh.
"Tinggal itu ditingkatkan saja, evaluasi. Khususnya untuk kegiatan yang pokoklah, contohnya rapat paripurna untuk pengambilan keputusan. Kita usul ada evaluasi kehadiran harus di atas kuorum yang ditetapkan, misalkan itu," kata dia.
"Melihatnya berdasarkan absensi di rapat baik di rapat komisi, badan, maupun paripurna. Mesti direkap dulu," Sani menambahkan.
Sani belum tahu secara pasti besaran kenaikan tunjangan dewan yang akan diterima. Nanti akan ada pembahasan khusus dalam rapat badan anggaran antara dewan dan tim anggaran pemerintah daerah.
"Kita belum tahu persis ya, ini kan pembahasannya di APBD-P 2017. DKI itu masuk di tingkat apa. Tetapi semuanya tergantung persetujuan Mendagri. Kalau Mendagri setuju ya bisa, kalau nggak ya dikurangi," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
DPRD DKI Jakarta Sahkan Perda P4GN
-
Dorong Kesadaran Lingkungan, DPRD DKI Gencarkan Sosialisasi Pemilahan Sampah dari Sumber
-
Kawal Pembangunan Jaringan Air Perpipaan Bentuk Komitmen DPRD DKI
-
Optimalisasi Pembangunan, DPRD DKI Dorong Percepat Penyerahan Aset Fasos Fasum
-
Perkuat Sistem Keamanan, DPRD DKI Dukung Integrasi CCTV Lintas Instansi
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya
-
BEM UBK Ultimatum Gibran 5x24 Jam: Penuhi Tuntutan atau Aksi Berjilid-jilid
-
BGN Mendadak Setop MBG Selama Libur Sekolah, Seluruh Dapur Bakal Diaudit
-
Periksa Pejabat ESDM, KPK Usut Produksi Metrik Ton Batu Bara hingga Setoran PNBP dalam Kasus Kukar
-
Komnas HAM Desak Sanksi SPPG Terbukti Sebabkan Keracunan MBG
-
Tolak Kelola Dapur MBG Demi Etika, Wali Murid di Sleman Bongkar Sisi Buruk Makan Bergizi Gratis
-
Suster Sesilia Turun ke Jalan, Biarawati Ini Pasang Badan Dukung Demo Mahasiswa di DPR RI