Kontras, LBH Jakarta, Pemuda Muhammadiyah dan sejumlah kelompok masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Desakan ini menguat karena dugaan keterlibatan beberapa Jenderal Polri dalam kasus penyerangan Novel tersebut.
Terkait desakan itu, Presiden Jokowi belum bisa menjawab. Dia mengaku akan menanyakan kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terlebih dahulu.
"Saya minta masukan dulu ke Kapolri," kata Jokowi usai meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri di PT Astra Otoparts, kawasan Greenland Industrial Center Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/7/2017).
Sebelumnya Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar bersama Kontras, dan LBH Jakarta mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sebagai tim independen untuk mengungkap pelaku dan aktor penyerangan Novel Baswedan. Sebab sudah lebih dari 100 hari penyelidikan kasus Novel yang ditangani Polri belum menemukan titik terang.
"Presiden Jokowi harus turun tangan membentuk TGPF. Sebab ada dugaan beberapa jenderal Polri terlibat dalam kasus ini," kata Dahnil dalam konfensi pers di kantor PP Muhammadiyah, Rabu (26/7/2017).
Sementara itu, sudah tiga bulan menjalani perawatan di sebuah RS Singapura, Novel Baswedan akhirnya angkat bicara atas penyiraman air keras yang dialaminya. Novel mengaku sebelum peristiwa penyiraman air keras, dirinya sempat diberi informasi oleh petinggi Polri akan diserang.
"Saya mendapat informasi dari petinggi Polri sebulan sebelumnya bahwa saya akan diserang," kata Novel dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab di acara Mata Najwa pada Rabu (26/7/2017) malam.
Ketika itu petinggi Polri tersebut memintanya untuk berhati-hati. Bahkan, petinggi Polri yang tak disebutkan namanya itu sempat menawarkannya penjagaan alias pengawalan.
Novel juga mengungkapkan ada salah satu jenderal Polri yang terlibat dalam penyerangannya.
Baca Juga: Jokowi Heran Prabowo Sebut Presidential Treshold Lelucon Politik
"Satu jenderal diduga terlibat," ungkap dia.
Berita Terkait
-
Jokowi Heran Prabowo Sebut Presidential Treshold Lelucon Politik
-
Jokowi: Asal Jangan Turbulensi politik, 2045 Kita Negara Terkuat
-
Novel Punya Daftar Penyidik yang Bakal Dihabisi, Ini Reaksi KPK
-
Polisi Tak Mau Tanggapi Pernyataan Novel Baswedan, Ini Alasannya
-
Jokowi: Indonesia Harus Jadi Pasar Perbankan Syariah Terbesar
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Mosi Tidak Percaya! Jajaran Wakasek dan Guru SMPN di Subang Mundur Massal
-
Lolos ke Final Usai Singkirkan Persija, Lucho Keluhkan Lapangan Dipta yang Keras dan Kering
-
Singkirkan Arema FC, Persebaya Tantang Persib di Final Piala Presiden 2026
-
Apa Itu Registration Ban FIFA? Ini Penyebab Klub Sriwijaya FC Bisa Dilarang Daftar Pemain
-
Jejak Kasus Haji Halim Ali, Dari Pengusaha Besar hingga Ahli Waris Kembalikan Rp127 Miliar
-
Modus Penimbun Pertalite Terbongkar, Isi BBM Berulang Pakai Barcode Berbeda di SPBU
-
Geger Temuan Mayat Mutilasi dalam Karung Beras di Pancoran Mas Depok
-
Jelang HUT ke-81 RI, Masjid Indonesia Pertama di Kanada Barat Resmi Berdiri
-
Diduga Bawa Kabur Kamera Rp200 Juta, DJ Wanita dan Suaminya Dipolisikan di Bogor
-
5 Perubahan Contact Center di Era Generative AI, Tak Lagi Sekadar Layanan Pengaduan