Kontras, LBH Jakarta, Pemuda Muhammadiyah dan sejumlah kelompok masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Desakan ini menguat karena dugaan keterlibatan beberapa Jenderal Polri dalam kasus penyerangan Novel tersebut.
Terkait desakan itu, Presiden Jokowi belum bisa menjawab. Dia mengaku akan menanyakan kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terlebih dahulu.
"Saya minta masukan dulu ke Kapolri," kata Jokowi usai meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri di PT Astra Otoparts, kawasan Greenland Industrial Center Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/7/2017).
Sebelumnya Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar bersama Kontras, dan LBH Jakarta mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sebagai tim independen untuk mengungkap pelaku dan aktor penyerangan Novel Baswedan. Sebab sudah lebih dari 100 hari penyelidikan kasus Novel yang ditangani Polri belum menemukan titik terang.
"Presiden Jokowi harus turun tangan membentuk TGPF. Sebab ada dugaan beberapa jenderal Polri terlibat dalam kasus ini," kata Dahnil dalam konfensi pers di kantor PP Muhammadiyah, Rabu (26/7/2017).
Sementara itu, sudah tiga bulan menjalani perawatan di sebuah RS Singapura, Novel Baswedan akhirnya angkat bicara atas penyiraman air keras yang dialaminya. Novel mengaku sebelum peristiwa penyiraman air keras, dirinya sempat diberi informasi oleh petinggi Polri akan diserang.
"Saya mendapat informasi dari petinggi Polri sebulan sebelumnya bahwa saya akan diserang," kata Novel dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab di acara Mata Najwa pada Rabu (26/7/2017) malam.
Ketika itu petinggi Polri tersebut memintanya untuk berhati-hati. Bahkan, petinggi Polri yang tak disebutkan namanya itu sempat menawarkannya penjagaan alias pengawalan.
Novel juga mengungkapkan ada salah satu jenderal Polri yang terlibat dalam penyerangannya.
Baca Juga: Jokowi Heran Prabowo Sebut Presidential Treshold Lelucon Politik
"Satu jenderal diduga terlibat," ungkap dia.
Berita Terkait
-
Jokowi Heran Prabowo Sebut Presidential Treshold Lelucon Politik
-
Jokowi: Asal Jangan Turbulensi politik, 2045 Kita Negara Terkuat
-
Novel Punya Daftar Penyidik yang Bakal Dihabisi, Ini Reaksi KPK
-
Polisi Tak Mau Tanggapi Pernyataan Novel Baswedan, Ini Alasannya
-
Jokowi: Indonesia Harus Jadi Pasar Perbankan Syariah Terbesar
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka