Suara.com - Presiden Joko Widodo berpesan kepada semua kepala daerah dan pemangku kepentingan agar mengenai strategi besar dalam pembangunan hutan yang punya dimensi ekonomi dan lingkungan.
Dia meminta harus ada koreksi besar dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang lebih baik dan tak merusak lingkungan.
"Mestinya ada corrective action agar ada sebuah terobosan yang harus kita lakukan sehingga pengelolaan hutan kita lebih baik, jangan kita berpikir rutinitas, jangan kita berpikir linear, monoton. Sehingga dalam sekian tahun ini, mohon maaf pengelolaan hutan kita berada dalam posisi yang monoton, rutinitas, tidak ada pembaharuan di sini," kata Jokowi dalam sambutan Peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Peresmian Landmark Hutan Indonesia di gedung Manggala Wana Bhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017).
Untuk pengelolaan hutan, Jokowi meminta para kepala daerah dan jajaran instansi terkai untuk mencontoh Swedia dan Firlandia. Menurutnya kedua negara itu 70-80 persen ekonominya berjalan dari pengelolaan hutan secara baik.
"Tidak usah sulit-sulit, copy saja itu (Swedia dan Firlandia), disesuaikan dengan kondisi hutan negara kita. Tapi pengelolaan hutan beratus tahun baik jadi sample/contoh, kirim dari Kementerian LHK untuk melihat bagaimana pengelolaan hutan berjalan bersama-sama ekonominya," ujar dia.
Maka dari itu, Jokowi mengingatkan agar jangan ada lagi program-program yang berorientasi proyek. Dia meminta program berorientasi proyek pada pengelolaan hutan harus distop.
"Sudah hentikan itu (program berorientasi proyek). Sudah terlalu lama kita kerja berorientasi proyek, kita blak-blakan saja, kalau satu persatu nanti lama. Dibutuhkan jiwa-jiwa mulia para rimabawan dengan etos kerja yang baik, sehingga mana yang dilindungi, mana konsesi, mana untuk hutan sosial betul-betul jelas," terang dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, lahan hutan yang menjadi taman nasional harus dilindungi dengan baik. Jangan ada lagi diberikan izin kepada pihak swasta atau korporasi untuk mengekploitasi.
"Yang namanya taman nasional perlu dilindungi dengan baik, jangan sedikit-sedikit digerogoti, tau-tau ratusan, ribuan hektar kita biarkan. Jangan terus-terusan seperti itu, nanti dalam forum tertutup akan saya buka semuanya, kalau pengen saya buka. Saya kan di dalam, saya mengerti betul. Harus ada corrective action, baik perizinan, jangan asal orang datang diberi, orang datang diberi, sudah itu stop. Saya ingatkan itu stop," tegas dia.
Baca Juga: Padamkan Kebakaran Hutan Aceh, BNPB Tambah Heli Water Bombing
Selain itu Jokowi kembali mengingatkan mengenai koreksi besar-besaran mengenai lahan gambut. Dia meminta moratorium lahan gambut harus betul-betul dilihat detai di lapangan.
"Hasil sudah kelihatan, tapi saya ingin konkrit, hasil yang besar dan menjaga hutan-hutan primer kita. Jangan sampai hutan tidak memberikan apa-apa untuk rakyat. Kenapa Swedia dan Firlandia, hutan bisa memakmurkan rakyatnya? kenapa?" kata Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029