Suara.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan banyaknya partai yang mendukung Presiden Joko Widodo untuk maju ke bursa pemilihan presiden tahun 2019 merupakan bukti kinerja pemerintah selama tiga tahun ini memuaskan.
"Semakin banyak parpol yang memberikan dukungan kepada Presiden incumbent, ini menunjukkan achievement atau prestasi Presiden itu diapresiasi oleh publik," kata Pramono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Partai pendukung pemerintah terdiri dari Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, dan PDI Perjuangan.
Adapun partai yang sudah menyatakan bakal mengusung Jokowi di pilpres 2019 yaitu Golkar, Nasdem, PPP, dan Hanura.
Belakangan, Perindo juga akan menambah kekuatan pendukung Jokowi di 2019. Ketua umumnya, Hary Tanoesoedibjo, menyatakan akan membahas dukungan tersebut di rapat pimpinan nasional.
Pramono mengatakan pilpres dan pemilu legislatif nanti akan dilaksanakan serentak. Hal ini membuat partai harus cepat konsolidasi.
"Karena bersamaan (pilpres dan pileg), tentunya jauh-jauh hari parpol ada yang menyampaikan dukungan kepada siapapun itu. Apakah kepada A, B atau C," tutur dia.
Bendahara Umum Partai Golkar Robert J. Kardinal menyambut positif dukungan Hary Tanoe. Itu artinya, pemerintahan di bawah Jokowi menunjukkan prestasi.
"Saya kira ini hal yang positif saja. Karena lebih banyak (dukungan) lebih bagus, berarti kan mereka menilai pemerintah sekarang bekerja dengan baik terutama Jokowi -Jusuf Kalla," kata Robert di DPR.
Mengenai apakah sinyalemen dukungan dari Hary Tanoe ada kaitan dengan kasus hukum yang sedang menjerat Hary Tanoe, Robert tak mau mencampur adukkan antara hukum dan politik.
"Saya tidak mau melihat kesana, urusan politik nggak mungkin dicampur aduk," tuturnya.
Robert tidak berbicara lebih jauh karena dukungan Hary Tanoe masih wacana dan belum diputuskan secara kepartaian.
"(Dukungan Perindo) ya kita belum tahu. Mereka kan belum sah, baru mau rapat lagi katanya, masih harus diputuskan bersama-sama," katanya.
Berita Terkait
-
Selamat Ginting Nilai Prabowo Masih Konsolidasi Hadapi Pengaruh Jokowi
-
Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
-
JK Ungkit Jasanya untuk Jokowi, Golkar Beri Respons Menohok!
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
Sambil Dekap Buku Jokowis White Paper, Rismon Mengaku Bisa Tidur Nyenyak usai SP3
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Gubernur Khofifah Apresiasi, Pemprov Jatim Borong 3 Penghargaan UB Halal Metric Award 2026
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN