Suara.com - Partai bentukan pengusaha media Hary Tanoesoedibjo, Perindo, memutuskan mendukung Joko Widodo untuk kembali menjadi presiden dalam Pemilihan Umum Presiden 2019. Sementara HT saat ini sudah menjadi tersangka perkara dugaan SMS bernada ancaman kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyindir pemerintah Jokowi harus tetap tegas dengan perkara hukum yang tengah dihadapi HT jika Perindo menjadi partai pendukung pemerintah.
"Adakah Presiden berani berkata, 'hukum jalan terus?'" kicau Fahri di Twitternya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan banyaknya partai yang mendukung Presiden Joko Widodo untuk maju ke bursa pemilihan presiden tahun 2019 merupakan bukti kinerja pemerintah selama tiga tahun ini memuaskan.
"Semakin banyak parpol yang memberikan dukungan kepada Presiden incumbent, ini menunjukkan achievement atau prestasi Presiden itu diapresiasi oleh publik," kata Pramono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/8/2017) kemarin
Partai pendukung pemerintah terdiri dari Golkar, Nasdem, PPP, Hanura dan PDI Perjuangan. Adapun partai yang sudah menyatakan bakal mengusung Jokowi di Pilpres 2019 yaitu Golkar, Nasdem, PPP dan Hanura.
Belakangan, Perindo juga akan menambah kekuatan pendukung Jokowi di 2019. Ketua Umumnya, Hary Tanoesoedibjo, menyatakan akan membahas dukungan tersebut di rapat pimpinan nasional. Pramono mengatakan lantaran pilpres dan pemilu legislatif nanti akan dilaksanakan serentak, hal ini membuat partai harus cepat konsolidasi.
"Karena bersamaan (pilpres dan pileg), tentunya jauh-jauh hari parpol ada yang menyampaikan dukungan kepada siapa pun itu, apakah kepada A, B atau C," tutur dia.
Bendahara Umum Partai Golkar, Robert J. Kardinal menyambut positif dukungan Hary Tanoe. Itu artinya, pemerintahan di bawah Jokowi menunjukkan prestasi. "Saya kira ini hal yang positif saja. Karena lebih banyak (dukungan) lebih bagus, berarti kan mereka menilai pemerintah sekarang bekerja dengan baik terutama Jokowi -Jusuf Kalla," kata Robert di DPR.
Baca Juga: 'Akrobat Politik' Perindo dan Hary Tanoe, Ini Kata Putri Megawati
Mengenai apakah sinyalemen dukungan dari Hary Tanoe ada kaitan dengan kasus hukum yang sedang menjerat Hary Tanoe, Robert tak mau mencampur adukkan antara hukum dan politik.
"Saya tidak mau melihat ke sana, urusan politik nggak mungkin dicampur aduk," tuturnya.
Robert tidak berbicara lebih jauh, karena dukungan Hary Tanoe masih wacana dan belum diputuskan secara kepartaian.
"(Dukungan Perindo) Ya kita belum tahu. Mereka kan belum sah, baru mau rapat lagi katanya, masih harus diputuskan bersama-sama," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting