DPRD Protes Tambahan Rp2,5 Triliun MRT Dibebankan ke DKI

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta menunggu penjelasan dari PT. Mass Rapid Transit soal tambahan dana Rp2,56 triliun untuk menyelesaikan fase I rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia.

Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik ingin tahu penggunaan dana Rp2,56 triliun itu.

"Saya kasih contoh MRT sampai sekarang belum menjawab. Kan dia ajukan Rp2,5 triliun, dikritisi sama kita. Perubahan desain hampir Rp1,2 triliun," ujar Taufik di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2017).

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini mempertanyakan kekurangan dana sepenuhnya mau dibebankan ke anggaran pemerintah DKI. Padahal kata dia, pemerintah pusat juga bisa ikut berkontribusi terkait kekurangan ini.

"Kenapa 2,5 triliun dibebankan kepada DKI semua? Harusnya berdua dong sama pusat. Harusnya beban DKI 51 persen dari Rp2,5 triliun. Ini nggak, malah 100 persen," katanya.

Taufik menerangkan nantinya akan banyak uang yang dikeluarkan dari APBD DKI untuk subsidi tiket saat mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) sudah beroperasi.

"Kita kan bahas sekarang berkaitan MRT, LRT, Busway tahun 2019, kalau sudah beres semua subsidi ya besar bisa Rp3 triliun. Makanya harus kita hitung. Ini kenapa harus kritis," kata Taufik.

Pemprov DKI Jakarta selama ini memberikan public service obligation (PSO) kepada PT. Transportasi Jakarta untuk memberikan subsidi tiket penumpang, dan akan melakukannya juga untuk penumpang MRT dan LRT.

Baca Juga: DPRD Jakarta Tunggu PT. MRT soal Tambahan Dana Rp2,56 Triliun