Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi menyayangkan sikap Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault yang mengeluhkan pencairan anggaran rutin Gerakan Pramuka telat. Hal ini dikatakan Imam menanggapi pernyataan Adhyaksa dalam sambutan peringatan Hari Pramuka ke-56 dan Peresmian Pembukaan Raimuna Nasional XI di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Senin (14/8/2017).
Imam menyatakan bahwa anggaran rutin Pramuka tahun ini dicairkan sebesar Rp10 miliar.
"Sudah kok, sudah kama sekali (cair anggaran rutin Pramuka). Mestinya berterimakasih, masa kayak begini masih mengeluh. Jadi Dharma Pramuka itu tabah, bertanggung jawab, suci dalam fikiran, perkataan, dan perbuatannya," kata Imam saat ditemui usai acara di Bumi Perkemahan Cibubur.
Imam menegaskan, dirinya telah mencairkan anggaran rutin Gerakan Pramuka 10 hari lalu di depan Presiden Jokowi. Namun, dalam sambutannya, Adhyaksa mengaku dana rutin Pramuka baru cair dari Kemenpora tujuh hari lalu.
Dia menyinggung sikap Adhyaksa sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang emosional dalam sambutan terkiat anggaran yang telat.
"Tapi saya nggak tahu kok diungkap (anggaran telat) di depan forum yang terhormat dan mulia ini. Pramuka nggak boleh emosi," ujar dia.
Saat ditanya apakah dirinya tersinggung dengan pernyataan Adhyaksa tersebut, Imam menampik.
"Saya tepuk tanganin, karena saya Pramuka sejati," imbuh dia.
Baca Juga: Jokowi Hadiri HUT Pramuka
Dia juga membantah, jika dirinya sebagai Menpora mewakili Pemerintah menghambat pencairan anggaran Pramuka. Politisi PKB ini menyatakan ke depan tetap akan membantu kegiatan-kegiatan Pramuka.
"Kami akan support terus, jadi tidak ada istilah pemerintah menghambat. Kami akan bantu Pramuka," kata dia.
Dia menambahkan, gerakan Pramuka tak boleh disusupi faham-faham lain selain Pancasila. Termasuk faham ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang disebut anti Pancasila.
"Jangan sampai ada isme-isme baru yang ingin mencabut akar Pramuka yang begitu mendalam bagi Indonesia. Saya tak rela kalau Pramuka disusupi faham yang akan merusak Pancasila. Nggak boleh ada HTI, itu saja," tandas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
Cuan dari Gang Sempit: Kisah PKL Malioboro yang Sukses Ternak Ratusan Tikus Mencit
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera