Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi menyayangkan sikap Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault yang mengeluhkan pencairan anggaran rutin Gerakan Pramuka telat. Hal ini dikatakan Imam menanggapi pernyataan Adhyaksa dalam sambutan peringatan Hari Pramuka ke-56 dan Peresmian Pembukaan Raimuna Nasional XI di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Senin (14/8/2017).
Imam menyatakan bahwa anggaran rutin Pramuka tahun ini dicairkan sebesar Rp10 miliar.
"Sudah kok, sudah kama sekali (cair anggaran rutin Pramuka). Mestinya berterimakasih, masa kayak begini masih mengeluh. Jadi Dharma Pramuka itu tabah, bertanggung jawab, suci dalam fikiran, perkataan, dan perbuatannya," kata Imam saat ditemui usai acara di Bumi Perkemahan Cibubur.
Imam menegaskan, dirinya telah mencairkan anggaran rutin Gerakan Pramuka 10 hari lalu di depan Presiden Jokowi. Namun, dalam sambutannya, Adhyaksa mengaku dana rutin Pramuka baru cair dari Kemenpora tujuh hari lalu.
Dia menyinggung sikap Adhyaksa sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang emosional dalam sambutan terkiat anggaran yang telat.
"Tapi saya nggak tahu kok diungkap (anggaran telat) di depan forum yang terhormat dan mulia ini. Pramuka nggak boleh emosi," ujar dia.
Saat ditanya apakah dirinya tersinggung dengan pernyataan Adhyaksa tersebut, Imam menampik.
"Saya tepuk tanganin, karena saya Pramuka sejati," imbuh dia.
Baca Juga: Jokowi Hadiri HUT Pramuka
Dia juga membantah, jika dirinya sebagai Menpora mewakili Pemerintah menghambat pencairan anggaran Pramuka. Politisi PKB ini menyatakan ke depan tetap akan membantu kegiatan-kegiatan Pramuka.
"Kami akan support terus, jadi tidak ada istilah pemerintah menghambat. Kami akan bantu Pramuka," kata dia.
Dia menambahkan, gerakan Pramuka tak boleh disusupi faham-faham lain selain Pancasila. Termasuk faham ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang disebut anti Pancasila.
"Jangan sampai ada isme-isme baru yang ingin mencabut akar Pramuka yang begitu mendalam bagi Indonesia. Saya tak rela kalau Pramuka disusupi faham yang akan merusak Pancasila. Nggak boleh ada HTI, itu saja," tandas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
Terkini
-
Tak Perlu Transit, Wings Air Buka Penerbangan Langsung Palembang-Bandung Mulai 7 Agustus
-
Mitsubishi Xforce Hybrid Diproduksi di Indonesia
-
Ulah Jukir Liar Bikin 21 Motor di Trotoar Satrio Kuningan Kena Razia
-
Wajah Baru Malioboro, Becak Kayuh Kini Jadi Bekalista yang Canggih dan Ramah Lingkungan
-
BTN Cetak Kinerja Cemerlang, Laba Bersih Semester I/2026 Melesat 40,8% dan NPL Turun Jadi 2,99%
-
Bukan Sekadar Hutan, Menhut Sebut Konservasi Gajah Kini Jadi Urusan Lintas Sektor
-
Gudang Munisi TNI AD Meledak di Madiun: Satu Prajurit Gugur, 6 Terluka
-
Cara Memakai Bedak agar Hasil Makeup Flawless, Ini Langkah yang Tepat
-
Luke Vickery Sah Jadi WNI, Tambahan Amunisi Baru Timnas Indonesia
-
Membedah Modus Sindikat Judol: Incar Petani dan IRT Jadi Penampung Rekening, Cuma Dibayar Rp100 Ribu