Suara.com - Anggaran Pengadaan Lahan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dihapuskan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2017 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.
Alasan dihapuskan anggaran tersebut lantaran adanya kesalahan jajaran wali kota dalam memasukkan nomenklatur hingga salah kode rekening.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan hal tersebut akan dibahas di dalam rapat pimpinan untuk melihat adanya unsur kesengajaan atau tidak. Pasalnya anggaran tersebut untuk digunakan penyediaan lahan pembangunan RPTRA Tahun 2018 mendatang.
"Iya ini nanti akan kita bahas dalam rapat pimpinan, apakah itu memang kesengajaan karena untuk penyediaan lahan kan pembangunannya tahun depan. Kan nggak mungkin pembangunan di saat sekarang ini, itu kan anggaran untuk penyediaan lahan RPTRA," ujar Djarot di Balai Kota, Jakarta, Senin (27/8/2017).
Ia menceritakan bahwa dirinya dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan agar setiap wilayah berpemukiman padat memiliki RPTRA. Sehingga tugas Wali Kota dan Lurah mencari lahan pemukiman yang kosong untuk pembangunan RPTRA.
Adapun anggaran lahan RPTRA setiap masing-masing kota administrasi diberikan anggaran Rp50 miliar.
"Tentu saja prosesnya harus sesuai dengan appraissal maupun NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dengan persyaratan tertentu sehingga RPTRA bisa dibangun. berapa minimal luasnya, penduduk sekitar seperti apa, pengajuan dari RT RW setempat, itu intinya," kata dia.
Djarot pun kaget adanya kesalahan nomenklatur yang dilakukan jajaran walikota.
"Tapi saya kaget nggak bisa dieksekusi karena salah nomenklatur, kan aneh, kayak pernah negebebasin lahan saja kok bisa salah nomenklatur atau karena ada koordinasi dengan tim sinkronisasi, saya nggak ngerti," kata Djarot.
Baca Juga: Ketua DPRD Jakarta: Simpang Susun Semanggi Ada karena Ahok
Meski begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kata Djarot saat ini fokus untuk menyelesaikan RPTRA yang sudah dianggarkan pada tahun 2017.
"Tapi yang jelas dengan cara seperti ini saya sampaikan , kita akan fokus betul untuk selesaikan pr RPTRA yang sudah dianggarkan di 2017, sejumlah 100 RPTRA ditambah dengan 6 dari CSR, ini yang kita kebut," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
Terkini
-
Amsal Sitepu Divonis Bebas, Anggota DPR Desak Jaksa Diberi Sanksi Akibat Dakwaan Gagal
-
Jakarta 'Dikepung' Sampah, Pramono Anung: Sebentar Lagi Terselesaikan
-
Surat Keterangan Pendidikan Gibran Digugat, Subhan Palal Sebut Tidak Sah dan Harus Batal Demi Hukum
-
Israel Tolak Ikut Invasi Darat ke Iran, Kemarahan Publik AS Meledak
-
'Sudah Sampai di Situ', Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Lagi Usut Kasus Air Keras Aktivis KontraS
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Apa yang akan Dilakukan Pemerintah Indonesia?
-
Konflik Timur Tengah Ganggu Pariwisata RI, 770 Penerbangan Batal dan Potensi 60 Ribu Wisman Hilang
-
Targetkan 17,6 Juta Wisman di 2026, Menpar Siapkan Strategi Mitigasi di Tengah Gejolak Global
-
Bantah Pernyataan Nadiem, Jaksa Sebut Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan di Pengadaan Chromebook