Suara.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kasus kelompok Saracen.
"Tadi saya sudah perintahkan Polri harus tegas, kalau ada bukti dan fakta hukum jangan ragu untuk ditangkap, kalau gak tegas, diremehkan nanti kita," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Organisasi Kemasyarakatan Projo di wilayah Kelapa Gading Jakarta Utara, Senin malam.
Presiden Jokowi yang dalam acara itu didampingi Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan persatuan dan persaudaraan harus dijaga.
"Saracen harus dilawan karena memecah belah, itu sangat berbahaya, gunakan medsos untuk hal positif," tegas Jokowi.
Ia menyebutkan jika masih ada warga yang anti-Pancasila dan anti-NKRI maka mereka harus diluruskan.
"Jangan sampai antarbangsa sendiri berantem gara-gara adu domba di medsos, jangan sampai terpancing. Sampaikan optimisme di medsos," kata Presiden Jokowi.
Ia kembali mengingatkan Indonesia merupakan negara besar dengan 250 juta lebih penduduk.
"Ada 17.000 pulau, 34 provinsi, ribuan suku bangsa dan bahasa. Yang hidup di negara kita bermacam-macam, kita semua adalah saudara," kata Jokowi yang juga merupakan Pembina Projo.
Sementara itu Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan Rakernas III Projo digelar untuk konsolidasi dan menyatukan langkah organisasi.
"Projo bukan lagi kerumunan orang, tapi merupakan organisasi yang terstruktur dan masif setelah tiga tahun berdiri, Projo adalah rumah besar pendukung militan Jokowi," katanya.
Ia menyebutkan Projo harus memastikan pemerintahan dan kepemimpinan Joko Widodo hingga 2024 untuk pondasi gerak dan langkah bangsa Indonesia ke depan.
"Platform politik Projo adalah platform politik Jokowi di mana seluruh perasaan kita, pikiran, tindakan kita, hanya untuk negeri, untuk rakyat. Projo berpikir bertindak dengan satu komitmen untuk negeri dan rakyat," kata Budi Arie Setiadi. [Antara]
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Terdakwa Militer Dituntut Ringan, Keluarga Kacab BRI Gugat Pasal Peradilan Koneksitas ke MK
-
Hujan Lebat Disertai Petir Ancam Akhir Pekan Warga Jakarta Selatan dan Timur Jelang Petang
-
Program MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja, Ribuan UMKM hingga Peternak Ikut Kecipratan
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina