Suara.com - Pemerintah Provinsi Jakarta dan Polda Metro Jaya bekerjasama membuat pelatihan pada anak-anak SMA (atau sederajat). Kerjasama ini untuk menyeleksi anak-anak di pulau dan anak-anak pemegang Kartu Jakarta Pintar.
Hal itu dikatakan Djarot setelah menerima Wakil Kepala Polda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suntana di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/9/2017).
"Utamanya anak-anak pulau supaya jadi polisi, Pulau Seribu. Ditambah juga anak-anak kita yang dapat Kartu Jakarta Sehat," ujar Djarot.
Anak-anak yang nantinya akan direkrut tetap akan mengikuti seleksi. Mereka yang akan diambil umumnya memiliki kemampuan lebih di bidang akademik.
"Bukan ketika direkrut otomatis bisa lulus, tidak. Tapi minimal sudah dipersiapkan. Ini namanya rekrutmen aktif untuk anak anak Jakarta," kata Djarot.
Penandatanganan perjanjian kerja sama rencanannya dilakukan dua pekan setelah pertemuan ini. Belum ada target peserta pada angkatan pertama nanti.
"Jadi lulusan SMA, SMK kan bisa ya. Masuk akpol kek, bintara kek, bisa dilatih dulu dengan kerjasama kita dan polda. Jadi ketika ikut seleksi sudah siap," kata Djarot.
Untuk persyaratan dan proses perekrutan pemerintah Jakarta menyerahkan sepenuhnya pada kepolisian. Rencananya, anggaran yang akan digunakan untuk pelatihan tersebut baru akan diusulkan pada tahun depan.
"Pembimbingan itu termasuk kalau pelatihan itu membutuhkan anggaran, baru dianggarkan 2018. Pelatihan fisik kek, atau apa," kata dia.
Baca Juga: Djarot: Jalur Khusus Sepeda Motor di Jakarta Tak Efektif
Suntana meminta dukungan pada pemerintah Jakarta untuk melakukan seleksi. Hal ini dinilai penting karena Polisi setiap tahunnya membuka seleksi orang yang mau menjadi akpol ataupun menjadi bintara polisi.
"Itu nanti kita khususkan, kita beri pelatihan khusus, kesiapan kesiapan khusus, sehingga pada saat dia melaksanakan seleksi, dia sudah bisa tahu dan bisa lulus," kata Suntana.
"Nanti kita akan carikan bibit-bibit SMA yang bagus, yang berminat jadi polisi, nanti kita latih sebelumnya, nanti biaya dari Pemda ya," lanjut Suntana.
Berita Terkait
-
Djarot: Kendaraan di Jakarta Lebih Banyak daripada Penduduk
-
Akan Pensiun, Djarot Diingatkan Jangan Buat Aturan Kontroversial
-
Djarot Minta Satpol PP Tegakkan Perda Ketertiban Umum
-
Bangun Arena Jet Ski dan Layar, Pemerintah Siapkan Rp185 Miliar
-
Meski Ditentang, Djarot Tetap Perluas Jalur Terlarang untuk Motor
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026
-
Istana Bantah Presiden Prabowo Kirim Surpres Penggantian Kapolri ke DPR, Mensesneg: Belum Ada