Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong Presiden Joko Widodo untuk membuka Indonesia bagi pengungsi warga Rohingya, Myanmar, yang mengalami krisis kemanusiaan di negara tersebut.
"Sebagai bangsa besar, sudah semestinya membantu untuk kemanusiaan bagi warga Rohingya untuk lokasi pengungsian untuk sementara waktu di salah satu pulau," kata Fadli Zon, di sela-sela acara pertemuan anggota Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Keberlanjutan di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/9/2017).
Ia mengatakan, langkah pemerintah Indonesia yang dilakukan selama ini dalam menyikapi krisis kemanusiaan di wilayah Rohingya masih normatif, seperti seruan dan kecaman terhadap perlakukan dari aparat militer di Myanmar.
"Namun perlu tindakan nyata sebagai negara yang besar dan berdaulat, seperti membuka diri untuk memberikan perlindungan terhadap warga Rohingya dengan memberikan tempat pengungsian di salah satu lokasi atau pulau," ujar politikus Partai Gerindra tersebut, seperti dilansir Antara.
Fadli Zon mengatakan, untuk kemanusiaan, Indonesia sejak zaman orde lama, orde baru sudah melakukan tindakan dan langkah nyata, seperti yang pernah terjadi saat konflik di Vietnam.
"Waktu itu Pemerintah Indonesia memberi perhatian besar pada segi kemanusiaan dengan memberikan tempat mengungsi di Pulau Galang," ujarnya.
Menyinggung terjadinya krisis kemanusiaan di Myanmar, Fadli mengungkapkan semua peserta anggota Parlemen Dunia juga mengecam tindakan kebiadaban manusia tersebut.
"Bahkan tidak saja dari negara mayoritas Islam, tapi juga para pemimpin dunia juga mengecam kekerasan yang terjadi di wilayah Rohingya," ucapnya.
Baca Juga: Sendirian, Bocah 6 Tahun Tewas Terjatuh dari Lantai 13 Apartemen
Ia menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk memanggil Duta Besar Myanmar untuk Indonesia agar bisa mengatasi negaranya dan menegaskan supaya bisa menyelesaikan krisis kemanusiaan tersebut.
"Bila tidak didengarkan saran dari kita (Pemerintah Indonesia), harus berani juga mengambil tindakan tegas, antara lain dengan menarik Duta Besar Indonesia untuk Myanmar dan bila perlu memutuskan hubungan diplomatik," kata Fadli Zon menegaskan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
Terkini
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi