Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong Presiden Joko Widodo untuk membuka Indonesia bagi pengungsi warga Rohingya, Myanmar, yang mengalami krisis kemanusiaan di negara tersebut.
"Sebagai bangsa besar, sudah semestinya membantu untuk kemanusiaan bagi warga Rohingya untuk lokasi pengungsian untuk sementara waktu di salah satu pulau," kata Fadli Zon, di sela-sela acara pertemuan anggota Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Keberlanjutan di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/9/2017).
Ia mengatakan, langkah pemerintah Indonesia yang dilakukan selama ini dalam menyikapi krisis kemanusiaan di wilayah Rohingya masih normatif, seperti seruan dan kecaman terhadap perlakukan dari aparat militer di Myanmar.
"Namun perlu tindakan nyata sebagai negara yang besar dan berdaulat, seperti membuka diri untuk memberikan perlindungan terhadap warga Rohingya dengan memberikan tempat pengungsian di salah satu lokasi atau pulau," ujar politikus Partai Gerindra tersebut, seperti dilansir Antara.
Fadli Zon mengatakan, untuk kemanusiaan, Indonesia sejak zaman orde lama, orde baru sudah melakukan tindakan dan langkah nyata, seperti yang pernah terjadi saat konflik di Vietnam.
"Waktu itu Pemerintah Indonesia memberi perhatian besar pada segi kemanusiaan dengan memberikan tempat mengungsi di Pulau Galang," ujarnya.
Menyinggung terjadinya krisis kemanusiaan di Myanmar, Fadli mengungkapkan semua peserta anggota Parlemen Dunia juga mengecam tindakan kebiadaban manusia tersebut.
"Bahkan tidak saja dari negara mayoritas Islam, tapi juga para pemimpin dunia juga mengecam kekerasan yang terjadi di wilayah Rohingya," ucapnya.
Baca Juga: Sendirian, Bocah 6 Tahun Tewas Terjatuh dari Lantai 13 Apartemen
Ia menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk memanggil Duta Besar Myanmar untuk Indonesia agar bisa mengatasi negaranya dan menegaskan supaya bisa menyelesaikan krisis kemanusiaan tersebut.
"Bila tidak didengarkan saran dari kita (Pemerintah Indonesia), harus berani juga mengambil tindakan tegas, antara lain dengan menarik Duta Besar Indonesia untuk Myanmar dan bila perlu memutuskan hubungan diplomatik," kata Fadli Zon menegaskan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana