Suara.com - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa pemerintahnya melakukan yang terbaik untuk melindungi semua penduduk di daerah Rakhine yang dilanda perselisihan, Kamis.
Diperkirakan jumlah Muslim Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh melonjak 18.000 orang dalam satu hari menjadi 164.000.
Suu Kyi tidak merujuk secara khusus kepada eksodus minoritas Rohingya, yang dipicu serangan gerilyawan pada 25 Agustus dan serangan balik militer, namun mengatakan bahwa pemerintahannya berusaha semaksimal mungkin untuk mengurus semua warga negara.
Kritikus Barat telah menuduh Suu Kyi tidak berbicara untuk penduduk Rohingya berkisar 1,1 juta orang yang telah lama mengeluhkan penganiayaan dan dilihat oleh banyak penduduk di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha sebagai orang Bangladesh.
Beberapa orang telah meminta Hadiah Nobel Perdamaian yang dimenangkannya pada 1991 sebagai jagoan demokrasi untuk dicabut.
"Kami harus mengurus warga kami, kami harus mengurus semua penduduk yang berada di negara kami, apakah mereka warga negara kami atau tidak," uajr Suu Kyi kepada rekan televisi Reuters Television di India, Asian News International.
"Tentu saja, sumber daya kami tidak lengkap dan memadai seperti yang kami inginkan, tapi kami tetap berusaha sebaik mungkin dan kami ingin memastikan bahwa setiap penduduk berhak mendapatkan perlindungan hukum," katanya saat menjamu Perdana Menteri India Narendra Modi yang bertolak ke Yangon.
Suu Kyi pada Selasa menyalahkan kelompok "teroris" karena "gunung es terbesar" penyebab kesalahan informasi atas perselisihan di wilayah barat laut Rakhine, namun dirinya tidak menyebutkan tentang Rohingya yang telah melarikan diri.
Dia mendapat tekanan dari negara-negara dengan populasi Muslim, dan pada minggu ini Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Antonio Guterres memperingatkan bahwa ada risiko pembersihan etnis di Myanmar yang dapat mengganggu kestabilan kawasan tersebut.
Myanmar telah mengatakan bahwa pihaknya sedang bernegosiasi dengan China dan Rusia untuk memastikan bahwa mereka memblokir setiap kecaman Dewan Keamanan atas krisis tersebut.
Suu Kyi mengatakan situasi di Rakhine telah sulit selama beberapa dekade dan oleh karenanya agak tidak masuk akal untuk berharap pada pemerintahannya, yang telah berkuasa hanya dalam waktu 18 bulan untuk menyelesaikan perkara tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK