Etnis Korea yang tinggal di Jepang resah menyaksikan peningkatan ketegangan terkait Korea Utara dan mencemaskan dampaknya terhadap komunitas mereka seiring sikap Pyongyang.
Sekalipun antipati publik terhadap etnis Korea ternyata tidak melonjak tajam dalam kaitannya dengan reaksi atas uji coba terbaru nuklir dan peluru kendali Korea Utara , masyarakat Korea telah menjadi target perundungan nasionalis Jepang setelah peristiwa yang sama di masa lalu.
Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang paling kuat pekan lalu , dan di akhir Agustus menembakkan sebuah rudal balistik di atas Hokkaido di utara Jepang dalam aksi unjuk gigi baru.
Di kota bagian barat Jepang, Osaka - tempat tinggal bagi populasi terbanyak etnis Korea di negara itu- hanya sedikit yang bersedia untuk berbicara tentang Korea Utara, dan mereka yang bersedia memiliki pandangan beragam mengenai aksi Pyongyang.
Pu Kyon Ja , pemilik toko yang menjual pakaian tradisional Korea dan generasi kedua warga Korea di Jepang, mengatakan bahwa ia merasa upaya Korea Utara membangun persenjataan nuklir adalah reaksi alami untuk mengatasi ancaman Amerika Serikat.
"Saya tidak bisa mengatakan ini dengan terbuka, tapi saya diam-diam merasa itu bagus," katanya tentang upaya Korea Utara membangun program nuklir.
Korea utara berada "di bawah tekanan tinggi ( dari masyarakat internasional ) , yang saya pikir harus berakhir . '' "Saya mengamati situasi saat ini dengan harapan besat," katanya. Di sisi lain, Chung Kap-su, seorang etnis Korea keturunan kedua yang lain di kota itu, mengatakan dia berharap Korea Utara menghentikan provokasi lebih lanjut dan mencari penyelesaian yang damai melalui dialog dengan Korea Selatan.
"Korea Utara tidak bisa mengalahkan (Amerika Serikat), mudah mudahan mereka mengubah sikap." Sekitar 453.096 warga Korea Selatan dan 32.461 warga Korea Utara tinggal di Jepang tahun lalu , menurut data pemerintahan.
Banyak yang dipaksa untuk pindah ke sana selama pendudukan Jepang di Semenanjung Korea sebelum dan selama perang dunia II.
Baca Juga: Protes Uji Coba Nuklir, Meksiko Pulangkan Dubes Korut
Jepang mensahkan undang-undang antikebencian tahun lalu, yang dapat mengurangi aksi pelecehan terhadap komunitas itu, tapi isu ini masih diamati, kata Gyeong-su Moon, profesor kajian etnis Korea di Universitas Ritsumeikan di Kyoto.
"Ketika Korea Utara meluncurkan peluru kendali atau melakukan uji coba nuklir, sebagai contohnya, sekolah Korea menjadi sasaran empuk untuk perundungan dan tuduhan (di Jepang)," tambah dia. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan