Suara.com - Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan pertemuan dengan managemen Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat untuk meminta keterangan terkait meninggalnya bayi Tiara Debora Simanjorang (4 bulan).
Debora meninggal lantaran tak mendapat perawatan intensif dari RS Mitra Keluarga, Kalideres karena kekurangan biaya.
Pertemuan dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto, Direktur RS Mitra Keluarga Kalideres Fransisca Dewi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat Eddy Sulistijanto dan perwakilan Kementerian Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Koesmedi Priharto mengatakan dari hasil keterangan pihak RS Mitra Keluarga, tidak ditemukan kesalahan medis terhadap penanganan bayi Debora.
"Dari sisi masalah medis, tidak ada kesalahan ataupun penundaan tindakan akibat biaya yang diminta. Jadi tindakan tetap dijalankan untuk menyelamatkan nyawa Deborah, walaupun ada perkataan untuk masuk PICU diperlukan biaya tapi tindakan dilakukan," ujar Koesmedi dalam jumpa pers di Kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).
Namun Koesmedi menyebut kesalahan komunikasi dari pihak RS Mitra Kalideres kepada keluarga bayi Debora.
"Ada terjadi komunikasi yang kurang bagus baik dari manajemen kepada bagian informasi. Dan dari petugas informasi kepada keluarga pasien. Sehingga menimbulkan salah persepsi di dalam mengartikan kata-kata yang disampaikan oleh bagian informasi," ucap dia.
Koesmedi pun menyebut RS Mitra Keluarga Kalideres lalai dalam memberikan rujukan terhadap bayi Debora.
"Ada kelalaian daripada RS, walaupun dia juga mencari tempat rujukan ke RS lain melalui telepon, tapi juga dia (pihak RS) juga menyuruh keluarga pasien untuk melakukan rujukan, yang harusnya dilakukan oleh RS," katanya.
Baca Juga: Kasus Debora, Djarot: RS Terkadang Cuma Cari Untung
Lebih lanjut, Dinkes DKI Jakarta akan merekomendasikan membentuk tim dari beberapa unsur dalam hal melakukan audit lebih mendalam dalam kasus meninggalnya bayi Debora.
"Karena hari ini baru pada satu sisi, yaitu pihak RS. Sesudah ini kita akan datangi rumah keluarga pasien untuk mencari juga data dan kami sampaikan kepada pihak tim dan termasuk data audit medis dan disimpulkan semuanya," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
Terkini
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
-
Kapolres Ngada Ungkap Kematian Bocah 10 Tahun di NTT Bukan Akibat Ingin Dibelikan Buku dan Pena
-
Pramono Optimis Transjabodetabek Rute Soetta Bakal Diserbu: Bayar Rp3.500, Siapa yang Nggak Mau?
-
Wamenko Otto Hasibuan Sebut Korporasi Kini Jadi Subjek Hukum Pidana, Dunia Usaha Wajib Adaptasi
-
Kepala Pajak Banjarmasin Mulyono Kena OTT KPK, Modus 'Main' Restitusi PPN Kebun Terbongkar
-
Terungkap! Abraham Samad Akui Diajak Menhan Sjafrie Bertemu Prabowo di Kertanegara
-
Kala Pramono Tawarkan Bantuan Armada Sampah untuk Tangsel ke Andra Soni
-
Abraham Samad Ungkap Pertemuan dengan Prabowo: Soal Perbaikan IPK Tidak Boleh Omon-omon