Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada PT Garuda Indonesia (Persero) agar lebih transparan dan akuntabel terkait pengadaan barang dan jasa.
Direktur Utama PT Garuda Indonesia Pahala Nugraha Mansury yang didampingi bagian sumber daya manusia (SDM) dan Corporate Secretary PT Garuda Indonesia bertemu pimpinan KPK pada Senin (11/9/2017) di gedung KPK, Jakarta.
"Hari ini Dirut Garuda Indonesia bersama dengan bagian SDM dan Corporate Secretary Garuda Indonesia bertemu pimpinan KPK, Pak Agus Rahardjo, Laode M Syarif dan Alexander Marwata juga Deputi Pencegahan KPK," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK, Jakarta, Senin.
Dalam pertemuan itu, kata Yuyuk, memperbincangkan mengenai tata kelola untuk Garuda Indonesia.
"Jadi ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh KPK antara lain mengenai pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel dan juga penguatan untuk internal audit di Garuda Indonesia," kata Yuyuk.
Sementara itu, Pahala Nugraha Mansury mengatakan pertemuannya dengan pimpinan KPK itu membahas perbaikan kebijakan di PT Garuda Indonesia.
"Ini kan lebih kami beraudiensi dengan KPK bagaimana Garuda Indonesia ke depannya bisa lebih baik semuanya dari sisi pengadaan dan segala macam kami konsultasi," kata Pahala di gedung KPK, Jakarta, Senin.
Pahala menyatakan bahwa pada pertemuan dengan pimpinan KPK itu hanya membicarakan hal-hal umum agar ke depan Garuda Indonesia bisa lebih baik lagi.
"Bagaimana kami bisa memperbaiki prosedur, kebjijakan lebih ke situ ke depannya. Garuda Indonesia tentunya berusaha lebih baik lagi, jadi lebih hal-hal yang umum," kata Pahala.
Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci hasil pertemuan dengan pimpinan KPK itu.
"Tentunya nanti kami akan "follow up" bagaimana kami melakukan sosialisasi kepada karyawan, bagaimana kami proses pengadaan ke depan jadi lebih baik, lebih efisien melalui sebuah komite dan sebagainya," tuturnya.
Menurut dia, sudah banyak perbaikan dari segi kebijakan, namun pihaknya akan tetap melakukan perbaikan-perbaikan kembali seperti memperkuat fungsi-fungsi internal dan organisasi PT Garuda Indonesia.
Ia pun membantah bahwa pertemuan dengan pimpinan KPK itu juga membahas terkait kasus mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar yang telah ditetapkan tersangka suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia.
"Tentu bagaimana hal-hal yang ingin kami lakukan perbaikan tentunya hal-hal yang terjadi di masa lalu. Tentunya kami berusaha melakukan perbaikan, berkaca dan refleksi dari hal-hal di masa lalu," kata Pahala. (Antara)
Berita Terkait
-
Potret Gubernur Riau Abdul Wahid Usai Jadi Tahanan KPK
-
Drama Penangkapan Gubernur Riau: Kabur Saat OTT, Berakhir Diciduk KPK di Kafe
-
KPK Bongkar Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, Proyek Dinas PUPR Dipalak Sekian Persen
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Gubernur Riau Telah Terima Uang Pemerasan Rp4,05 Miliar, Ada yang Mengalir ke PKB?
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Anak Buah Bobby Terbakar, Begini Kata Polisi usai 2 Kali TKP
-
Hotman Paris Sebut Saksi Ahli CMNP Jadi 'Senjata Makan Tuan' dalam Sidang Sengketa NCD
-
Lagi Jadi Fokus Dirut Transjakarta, Kenapa Mode Share Transportasi Umum di Jakarta Baru 22 Persen?
-
Rumah Hakim PN Medan Kebakaran, Sengaja Dibakar atau Murni Kecelakaan?
-
Akhir Petualangan Dokter Predator, Priguna Anugerah Divonis 11 Tahun Penjara
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Bukan Lagi Soal Look Good, Ini Prioritas Baru Kelas Menengah Indonesia yang Harus Dipahami Brand
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak