Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada PT Garuda Indonesia (Persero) agar lebih transparan dan akuntabel terkait pengadaan barang dan jasa.
Direktur Utama PT Garuda Indonesia Pahala Nugraha Mansury yang didampingi bagian sumber daya manusia (SDM) dan Corporate Secretary PT Garuda Indonesia bertemu pimpinan KPK pada Senin (11/9/2017) di gedung KPK, Jakarta.
"Hari ini Dirut Garuda Indonesia bersama dengan bagian SDM dan Corporate Secretary Garuda Indonesia bertemu pimpinan KPK, Pak Agus Rahardjo, Laode M Syarif dan Alexander Marwata juga Deputi Pencegahan KPK," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK, Jakarta, Senin.
Dalam pertemuan itu, kata Yuyuk, memperbincangkan mengenai tata kelola untuk Garuda Indonesia.
"Jadi ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh KPK antara lain mengenai pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel dan juga penguatan untuk internal audit di Garuda Indonesia," kata Yuyuk.
Sementara itu, Pahala Nugraha Mansury mengatakan pertemuannya dengan pimpinan KPK itu membahas perbaikan kebijakan di PT Garuda Indonesia.
"Ini kan lebih kami beraudiensi dengan KPK bagaimana Garuda Indonesia ke depannya bisa lebih baik semuanya dari sisi pengadaan dan segala macam kami konsultasi," kata Pahala di gedung KPK, Jakarta, Senin.
Pahala menyatakan bahwa pada pertemuan dengan pimpinan KPK itu hanya membicarakan hal-hal umum agar ke depan Garuda Indonesia bisa lebih baik lagi.
"Bagaimana kami bisa memperbaiki prosedur, kebjijakan lebih ke situ ke depannya. Garuda Indonesia tentunya berusaha lebih baik lagi, jadi lebih hal-hal yang umum," kata Pahala.
Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci hasil pertemuan dengan pimpinan KPK itu.
"Tentunya nanti kami akan "follow up" bagaimana kami melakukan sosialisasi kepada karyawan, bagaimana kami proses pengadaan ke depan jadi lebih baik, lebih efisien melalui sebuah komite dan sebagainya," tuturnya.
Menurut dia, sudah banyak perbaikan dari segi kebijakan, namun pihaknya akan tetap melakukan perbaikan-perbaikan kembali seperti memperkuat fungsi-fungsi internal dan organisasi PT Garuda Indonesia.
Ia pun membantah bahwa pertemuan dengan pimpinan KPK itu juga membahas terkait kasus mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar yang telah ditetapkan tersangka suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia.
"Tentu bagaimana hal-hal yang ingin kami lakukan perbaikan tentunya hal-hal yang terjadi di masa lalu. Tentunya kami berusaha melakukan perbaikan, berkaca dan refleksi dari hal-hal di masa lalu," kata Pahala. (Antara)
Berita Terkait
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Terjaring OTT, Gubernur Riau Abdul Wahid Digelandang ke KPK Besok
-
Profil Gubernur Riau Abdul Wahid yang Ditangkap KPK: Latar Belakang, Pendidikan dan Karier Politik
-
KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid, Jadi Operasi Tangkap Tangan Keenam di 2025
-
BREAKING NEWS! KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik