Suara.com - Marzuki Darusman, Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) PBB untuk Rohingya mengakui belum mendapat akses dari pemerintah Myanmar untuk melakukan penelitian di Negara Bagian Rakhine.
Sejak terbentuk pada bulan Agustus 2017, TPF PBB masih mengupayakan agar pemerintah Myanmar memberikan akses untuk memasuki daerah konflik tersebut.
"Kami sudah mengirim tim awal untuk bisa memulai pengumpulan fakta di lapangan. Saat ini tentu yang utama adalah agar bisa mendapat akses masuk ke negara bagian Rakhine. Itu yang belum diperoleh," ujar Marzuki.
Upaya mendapatkan akses itu terus dilakukan. Namun, apabila tetap tak diberikan, maka TPF PBB akan meneliti di negara-negara tetangga Myanmar yang ikut terdampak dari konflik militer dan Rohingya. Misalnya Bangladesh, Thailand, dan Malaysia.
Menurut Marzuki, secara geografis, masalah yang terjadi di Rakhine tak lagi dapat disebut sebagai masalah dalam negeri.
Sebabnya, kata dia, konflik itu sudah melebar ke sejumlah wilayah regional. Maka dapat disimpulkan bahwa ini adalah masalah internasional.
"Dengan demikian masalah ini benar dapat ditangani PBB, sebagaimana sekarang sedang ditangani," tutur Marzuki.
Meski demikian, Marzuki menyadari tidak ada satu pun negara dan pemerintahan yang senang terhadap TPF PBB.
"Karena itu, kami bisa memahami mengapa pemerintah Myanmar belum secara terbuka atau secara langsung dapat memberi akses. Karena tekanan-tekanan di dalam negeri sangat besar untuk mencegah tim pencari fakta ini masuk ke dalam," tandasnya.
Baca Juga: Kebakaran Hutan dan Lahan di Ogan Ilir
Berita Terkait
-
Ketua TPF PBB: Pelanggaran HAM di Myanmar Tak Terbantahkan
-
Orang Tuanya Dibunuh, 1.000 Bocah Rohingya Mengungsi Sendirian
-
Lima Perempuan Peraih Nobel Surati Suu Kyi agar Bantu Rohingya
-
Al Qaeda Provokasi Muslim di Negara-negara Ini Serang Myanmar
-
PBB: Pemerintah Myanmar Lakukan Pembersihan Etnis Rohingya
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- 5 Sepatu Nineten Terbaik untuk Lari, Harga Terjangkau Mulai Rp300 Ribu
Pilihan
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
-
Isu HRD Ramai-ramai Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Imbas Kasus Viral Siswa Merokok
-
Sah! Garuda Indonesia Tunjuk eks Petinggi Singapore Airlines jadi Direktur Keuangan
-
Gaji Program Magang Nasional Dijamin Tak Telat, Langsung Dibayar dari APBN
-
Emas Terbang Tinggi! Harga Antam Tembus Rp 2.596.000, Cetak Rekor di Pegadaian
Terkini
-
Prabowo Ingatkan Anak Muda: Kuasai Ekonomi Sebelum Jadi Pemimpin Politik
-
Jakarta Bersih-Bersih: Halte Transjakarta BNN dan Tiang Monorel Masuk Daftar Pembongkaran
-
DPR Akan Panggil Trans7, Cucun: Jangan Demi Rating Malah Memecah Belah Bangsa
-
Sidang Praperadilan Ditolak, Nadiem Makarim Tulis Surat Menyentuh dari Balik Jeruji
-
BPI Danantara dan Pemprov DKI Siap Wujudkan Proyek Energi Sampah November Ini
-
Wapres Gibran Bingung Ditanya CPNS Optimalisasi? Respon Singkatnya Jadi Sorotan!
-
Surya Paloh dan Sjafrie Gelar Pertemuan Tertutup di Kantor Menhan, Ada Sinyal Politik Apa?
-
Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Mei 1998 Tidak Boleh Dihapus dari Sejarah
-
'Sakit Hati' Lama Terbongkar di Pengadilan, Jusuf Hamka: Saya Dizalimi Hary Tanoe
-
Survei: 83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Program Energi Bahlil Bikin Hemat Triliunan