Suara.com - Kecaman terhadap Konselor Myanmar Aung San Suu Kyi karena tak menghentikan militernya melakukan persekusi terhadap komunitas Rohingya, semakin banyak.
Termutakhir, seperti dilansir Independent, Kamis (14/9/2017), lima perempuan peraih Nobel Perdamaian mengirimkan surat protes terhadap Suu Kyi yang juga peraih Nobel tersebut.
Kelima perempuan peraih Novel tersebut ialah Mairead Maguire dari Irlandia Utara; Leymah Gbowee dari Liberia; Tawakkol Karman dari Yaman; Jody Wiliams dari Amerikat Serikat; dan, Shirin Ebadi dari Iran. Sebelumnya, perempuan yang juga peraih Nobel Perdamaian, Malala Yousafzai juga terlebih dulu memberikan kecaman.
Dalam surat terbuka yang dikirimkan, kelima perempuan itu menyebut Suu Kyi memunyai tanggungjawab moral secara pribadi untuk membela komunitas Rohingya.
"Anda (Suu Kyi) sebagai penerima Nobel, ikon internasional sebagai pejuang HAM dan demokrasi, dan kini menjadi Penasihat Negara Myanmar, Anda seharusnya memunyai tanggung jawab secara pribadi untuk membela Rohingya,” tulis kelima perempuan peraih Nobel itu dalam suratnya.
Mereka mempertanyakan sampai kapan Suu Kyi akan terus membiarkan militer Myanmar melakukan perburuan dan beragam aksi keji lainnya terhadap kaum perempuan dan anak-anak Rohingya.
"Harus berapa banyak lagi Rohingya yang mati? Harus berapa banyak lagi perempuan Rohingya diperkosa? Harus berapa banyak lagi rumah-rumah mereka diratakan dengan tanah sebelum mulut Anda terbuka untuk membela Rohingya?”
Dalam surat tersebut, kelimanya juga mengutip kecaman yang dilontarkan penerina Nobel Perdamaian asal AFrika Selatan, Desmond Tutu yang merupakan teman Suu Kyi.
Baca Juga: Kejam! Balita Ini Dipaksa Orang Tuanya Merokok dan Minum Bir
“Benar seperti Desmond Tutu katakan, ‘kalau kebungkaman Anda mengenai Rohingya adalah harga yang harus dibayar agar Anda bisa mencapai puncak tertinggi kekuasaan di Myanmar, maka harga itu sangat mahal’. Tapi, kami masih berharap, ini adalah waktunya bagi Anda untuk membela Rohingya.”
Untuk diketahui, PBB melansir sedikitnya 300 ribu warga sipil Rohingya melarikan diri dan kekinian berada di kamp-kamp pengungsian di perbatasan Myanmar-Bangladesh. Mereka kabur setelah militer membumihanguskan perkampungan mereka sejak tiga pekan lalu.
Tag
Berita Terkait
-
Al Qaeda Provokasi Muslim di Negara-negara Ini Serang Myanmar
-
PBB: Pemerintah Myanmar Lakukan Pembersihan Etnis Rohingya
-
Dikecam Internasional, Suu Kyi Batalkan Pidato di Sidang PBB
-
Ayatollah Khamenei: Aung San Suu Kyi Ternyata Perempuan Kejam
-
4 Pesawat Indonesia Bawa 20 Ton Beras dan Makanan ke Rohingya
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
Prabowo Copot Dadan Hindayana, Nanik S Dayang Resmi Jadi Kepala BGN!
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
Terkini
-
Disemprot Donald Trump, Benjamin Netanyahu Balik Melawan
-
Heboh Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, Istana Turun Tangan Lakukan Audit Internal
-
Terungkap! Ini Catatan yang Membuat Dadan Hindayana Kehilangan Kursi Kepala BGN
-
Dasco Bongkar Alasan Nanik Layak Gantikan Dadan Hindayana di BGN
-
Dadan Hindayana Dicopot, Istana Jamin MBG Tetap Berjalan Normal
-
Dasco Dukung Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN: Dia Teruji di Lapangan
-
Alasan Prabowo Copot Pimpinan BGN: dari SOP hingga Kualitas Makanan
-
Kepala BGN Diganti, Dasco: DPR Apresiasi Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat
-
Profil Wakil Kepala BGN Baru Agustina Arumsari
-
Pemerintah Copot Dadan Hindayana Sebagai Kepala BGN, Anggota Komisi IX DPR: Pergantian Yang Wajar