(Pemimpin) Myanmar Aung San Suu Kyi disebut-sebut sedang berupaya mencari bantuan untuk daerah-daerah berpenduduk Muslim Rohingya di Myanmar yang terkena dampak kekerasan.
Kabar itu disampaikan Ketua Mayoritas Senat Amerika Serikat Mitch McConnell, Kamis (14/9/2017), setelah ia berbicara dengan Suu Kyi.
Suu Kyi sepakat bahwa ada kebutuhan mendesak dan perlu peningkatan akses bagi bantuan kemanusiaan di daerah itu, terutama dari Palang Merah Internasional, dan dia menyampaikan bahwa dirinya sedang mengupayakan itu.
McConnell berasal dari Partai Demokrat, yang para anggotanya mendominasi jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Ia sebelumnya berkali-kali melontarkan kritik terhadap sebuah resolusi yang diajukan di Senat AS, yang berisi desakan agar Suu Kyi berbuat lebih untuk penduduk minoritas etnis Rohingya Myanmar.
McConnell telah selama bertahun-tahun memiliki ikatan dekat dengan Suu Kyi. Ia mengatakan bahwa Suu Kyi, sang pemenang hadiah Nobel dan pada faktanya merupakan pemimpin pemerintahan di Myanmar, menyampaikan kepada dirinya dalam pembicaraan hari Rabu bahwa pelanggaran hak asasi manusia perlu diperhatikan.
Serangan yang dilakukan oleh milisi Rohingya terhadap pos-pos keamanan bulan lalu memicu militer untuk melancarkan operasi.
Operasi militer telah membuat setidaknya 400 orang tewas, lebih dari 6.800 rumah hancur dan sekitar 400.000 warga Muslim Rohingya lari menyelamatkan diri ke Bangladesh.
Suu Kyi telah menjadi sasaran kritik yang dilontarkan para sosok sesama penerima hadiah Nobel serta para pemimpin agama di seluruh dunia karena dianggap tidak mengecam pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya saat militer melancarkan serangan hebat, sebagai balasan atas serangan oleh para warga militan dari kalangan Rohingnya.
Perserikatan Bangsa-bangsa pada Kamis meminta bantuan besar-besaran bagi hampir 400.000 warga Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh. Ada kekhawatiran bahwa jumlah itu akan terus meningkat jika Myanmar tidak mengakhiri keadaan, yang disebut para pengecam sebagai "pembersihan etnis". (Antara)
Baca Juga: Kasus Rohingya Tak Lepas dari Reformasi Politik Masa Lalu
Berita Terkait
-
Kasus Rohingya Tak Lepas dari Reformasi Politik Masa Lalu
-
Marzuki Darusman: TPF PBB Rohingya Belum Diizinkan Masuk Rakhine
-
Ketua TPF PBB: Pelanggaran HAM di Myanmar Tak Terbantahkan
-
Orang Tuanya Dibunuh, 1.000 Bocah Rohingya Mengungsi Sendirian
-
Lima Perempuan Peraih Nobel Surati Suu Kyi agar Bantu Rohingya
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
Terkini
-
Korupsi CPO: Pengacara 3 Raksasa Sawit Minta Dibebaskan, Gugat Dakwaan Jaksa
-
Kapolda Metro Jaya Perintahkan Propam Tindak Polisi Pelaku Catcalling di Kebayoran Baru
-
Hujan Deras Bikin Jakarta Macet Parah, Dirlantas Polda Metro Turun Langsung ke Pancoran
-
Pulangkan 26 WNI Korban Online Scam di Myanmar, Menteri P2MI: Jangan Tergiur Tawaran Kerja Ilegal
-
OC Kaligis Sebut Sidang Sengketa PT WKM dan PT Position Penuh Rekayasa, Ini Alasannya
-
Jerat Utang Whoosh: DPD Peringatkan PT KAI di Ambang Krisis, Kualitas Layanan Terancam Anjlok
-
Biaya Haji Tahun 2026 Ditetapkan Rp87 Juta, Wamenhaj: Harusnya Naik Rp2,7 Juta
-
Jejak Pemerasan Rp53 M di Kemnaker: KPK Geledah Rumah Eks Sekjen Heri Sudarmanto, 1 Mobil Disita
-
Presiden Prabowo Panggil Dasco Mendadak Tadi Pagi, Bahas Apa?
-
Mendagri Tito Minta Pemda Segera Lakukan Sinkronisasi Program, Agar Tak Boros Anggaran