Suara.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghiffari Aqsa, membantah menggelar acara terkait Partai Komunis Indonesia. Bantahan ini mengklarifikasi tudingan ratusan massa yang menggeruduk kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Minggu (17/9/2017) malam.
Massa yang berasal dari sejumlah kelompok organisasi masyarakat (ormas) itu mengepung kantor YLBHI sejak Minggu malam sekitar pukul 21.30 WIB.
Mereka menuding acara yang diadakan di YLBHI ada kaitannya dengan pendeklarasian dan jadi sarang kebangkitan PKI.
"Acara yang diadakan di LBH Jakarta bukanlah acara kebangkitan PKI ataupun deklarasi PKI sebagaimana yang viral di media sosial," kata Alghiffari di Kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017) dini hari.
Alghiffari melanjutkan, informasi di media sosial yang mengatakan acara di kantor YLBHI terkait PKI adalah hoax dan provokatif.
"Acara yang berlangsung tadi jam 03.00 (sore) sampai 10.00 (malam) itu judulnya 'Asik-Asik Aksi'. Isinya ada banyak, kesenian, orasi, stand up comedy, ada yang melukis," jelas Alghiffari.
Acara 'Asik-Asik Aksi' merupakan aksi solidaritas dari pembubaran seminar bertemakan 'Meluruskan Fakta Sejarah 65'. Tapi, sambung Alghiffari, tidak ada hubungannya dengan PKI apalagi dikaitkan dengan kebangkitan PKI.
Bahkan, kata dia, LBH juga sudah mengizinkan pihak kepolisian dan perwakilan TNI, serta perwakilan massa aksi untuk mengecek apa sebenarnya yang terjadi di dalam kantor LBH.
"Ternyata setelah dicek oleh Dandim dan Kapolres Jakarta Pusat, tidak ada apa-apa lagi. Acaranya sudah selesai. Dan kemudian memberikan klarifikasi ke masyarakat, tapi tidak dihormati atau tak ada kesepakatan untuk bubar," tutur Alghiffari.
Baca Juga: Hampir 5 Jam Dikepung, Peserta Kegiatan Seni di YLBHI Dievakuasi
Foto: Sejumlah massa tampak mengepung Gedung YLBHI di Jalan Diponegoro, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017) malam. [Suara.com/Dian Rosmala]
Acara yang diadakan di kantor YLBHI ini sendiri tidak sepenuhnya tertutup. Hanya saja, memang cuma orang-orang tertentu saja yang boleh masuk.
"Acaranya tertutup? Tidak. Diedarkan di media sosial. Ada live streaming. Jadi kami terpaksa memulangkan kawan-kawan lain karena memang kondisi dan situasinya sudah tidak kondusif," ujar Alghiffari.
"Kemudian massa bertambah terus. Dan ada massa yang mendesak masuk. Untuk apa? Toh acaranya sudah selesai," Alghiffari menambahkan.
Berita Terkait
-
Kisah Kelam Tragedi 1965 di Mata Seorang Mantan Kader PKI: Review Novel 'Kubah' Ahmad Tohari
-
Reformasi Polri Mandek, Koalisi Sipil Desak Prabowo Segera Bertindak
-
KUHAP Baru Disorot: Dinilai Buka Celah Kriminalisasi hingga Perkuat Impunitas Aparat
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
Pastikan Garis Perjuangan Tak Menyimpang, YLBHI Diminta Transparan dan Akuntabel
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!