Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyerahkan aksi penyerangan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada pihak kepolisian.
Kantor YLBHI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, diserang sejumlah kelompok organisasi masyarakat (ormas) pada Minggu (17/9/2017) malam, karena diduga mengadakan acara terkait Partai Komunis Indonesia.
"Itu biar polisi saja lah itu," ujar Djarot di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).
Salah satu kelompok massa yang diduga ikut mengepung kantor YLBHI adalah Badan Musyawarah Betawi. Terkait hal tersebut, Djarot mengaku tidak tahu.
"Bamus kan badan musyawarah, itu gabungan ormas-ormas. Coba dilacak itu. Apa betul, atau dia mengklaim sebagai orang Bamus Betawi," kata Djarot.
Djarot mengatakan nama Bamus Betawi akan tercoreng jika benar ada anggotanya yang terlibat aksi pengepuan dan penyerangan.
"Ini jelas akan menciderai nama baik Bamus. Karena orang Betawi itu toleran, tertib, cinta damai ya," kata Djarot.
Djarot memgatakan Bamus Betawi mendapatkan bantuan hibah dari Pemprov seharusnya menggelar acara pelestarian Budaya Betawi, dan tidak terlibat pada kegiatan politik atau melakukan aksi anarkis. Ia belum mendapat laporan bukti keterlibatan anggota Bamus Betawi.
Baca Juga: YLBHI Diminta Laporkan Dua Otak Aksi Pengepungan Semalam
"Nggak benar itu. Biar nanti minta penjelasan pada bamusya," kata dia.
Kondisi kantor YLBHI rusak ringan karena massa yang ingin mencoba masuk dilarang. Mereka melemparkan batu dan benda-benda lain ke dalam kantor.
Selain itu ia belum bisa memastikan apakah pemerintah akan memberikan bantuan untuk perbaikan kantor YLBHI yang rusak atau tidak.
"Saya belum tahu kerusakannya (kayak apa), kalau dia mengajukan proposal kita lihat seperti apa," kata Djarot.
Saat aksi kemarin hadir perwakilan Bamus Betawi Muhammad Rifki atau yang akrab disapa Eki Pitung.
Eki mengatkan kehadirannya di kantor YLBH karena cinta pada NKRI, dan bukan cinta PKI.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO