Suara.com - Polisi melacak akun-akun media sosial yang menyebarkan berita hoax tentang deklarasi kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Informasi itulah yang ikut memicu gerombolan orang menggeruduk dan mengepung kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (18/9/2017), malam.
"Masih kami selidiki. Kenapa ada kegiatan yang sensitif ini di YLBHI ini. Kemudian ada isu di masyarakat yang cepat sekali menanggapi isu itu. Ini masih kami selidiki, ya," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Senin (18/9/2017).
Polisi akan memeriksa anggota gerombolan yang sudah diamankan, hari ini, dan memeriksa barang bukti.
"Kami perlu saksi, fakta hukum, perlu barbuk. Tidak bisa pakai asumsi," katanya.
Usai pengepungan kantor YLBHI yang berujung rusuh pada Senin dini hari, polisi mengamankan 34 orang. Puluhan orang tersebut masih menjalani pemeriksaan guna menentukan apakah bisa akan dijerat menjadi tersangka atau tidak.
Aksi penggerudukan dilatari informasi sesat yang mereka terima. Mereka menerima pesan di medsos yang menyebutkan acara bertema Asik Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi di kantor YLBHI berkaitan dengan penyebaran komunisme.
Aksi dini hari tadi berakhir dengan ricuh setelah massa melempari YLBHI dan polisi dengan batu. Lima polisi mengalami luka-luka. Setelah itu, polisi membubarkan massa dengan gas air mata dan tembakan water cannon.
Tag
Berita Terkait
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
YLBHI Ingatkan Prabowo: Calon Kapolri Baru Harus Jaga Independensi, Bukan Alat Politik atau Bisnis!
-
'Jangan Selipkan Kepentingan Partai!' YLBHI Wanti-wanti DPR di Seleksi Hakim Agung
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO