Suara.com - Bekas Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket terhdap Komisi Pemberantasan Korupsi Masinton Pasaribu menilai pengawasan terhadap KPK selama ini tidak berjalan maksimal. Pasalnya KPK tidak kooperatif saat melakukan audiensi dengan Pansus Hak Angket KPK.
"Fungsi pengawasan itu tidak jelas. Lembaga mempunyai kewenangan besar tanpa pengawasan bisa bahaya," kata Masinton di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9/2017).
Anggota Komisi III DPR RI itu sebelumnya hanya mengira itu hanya kecenderungan saja. Namun dia lantas yakin kerja KPK bermasalah.
"Salah satunya adalah friksi pada tingkat pimpinan," kata Masinton.
Selain itu, ada pula permasalahan dalam perlindungan saksi. Seharusnya, penyediaan rumah aman untuk saksi berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
"Mereka tidak pernah melapor ke LPSK untuk perlindungan saksi," lanjutnya.
Tidak hanya itu, terkait barang sitaan di lembaga independen antirasuah. Ia menilai adanya mafia di institusi KPK.
"Kalau bahan sitasaan, saya sebut mafia sita aset, setelah saya diskusi di sini, mereka menyerahkan ke arsip nasional. Aset aset itu lantas dilelang ke publik," ungkapnya.
Lebih lanjut, politikus PDIP itu mengungkapkan segala usaha yang dilakukan oleh anggota Pansus Hak Angket KPK seperti kotak pandora, yang membuka segala permasalahan selama 15 tahun belum terungkap.
Baca Juga: Posisi Masinton di Pansus Angket KPK Diganti
"Pansus ini seperti kotak pandora. Namun, semunya masih saja ditutupi dengan pencitraaan," tutup Masinton.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029