Suara.com - Komisi I DPR telah menjadwalkan rapat dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Selasa (3/10/2017). Rapat itu sedianya beragendakan pembahasan anggaran. Namun, bukan tidak tertutup kemungkinan turut membahas isu-isu terkini.
Salah satunya terkait pernyataan Gatot yang memicu polemik tentang adanya institusi non-TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk sejata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
Hal itu tidak dipungkiri Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari. Kharis menyatakan, rapat tersebut bisa digunakan Komisi I sebagai saluran untuk mempertanyakan pernyataan Gatot yang memicu polemik di masyarakat.
"Rapat itu akan membahas masalah anggaran, tapi pastinya separuh waktu rapat akan kita tanyakan isu-isu aktual tadi," kata Kharis di DPR, Jakarta, Senin (25/9/2017).
Kharis menambahkan, selain panglima TNI, rapat yang digelar pekan depan juga mengundang Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Terkait pernyataan polemik Gatot, politikus PKS ini belum mau menanggapinya lebih jauh. Sebab, dia masih belum bisa menebak maksud dari pernyataan Gatot.
Dia lebih menyarankan supaya tidak membuat gaduh dalam menanggapi polemik pembelian senjata tersebut.
Apalagi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto sudah meluruskan pembelian senjata ini yang ternyata memang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara, namun jumlahnya tidak sampai 5.000 pucuk.
Terkait polemik ini, Wiranto menyebut ada miskomunikasi dari informasi tersebut. Dia meluruskan bahwa memang ada pembelian senjata di luar instansi militer, yaitu Badan Intelijen Negara.
Namun, jumlah pengadaan yang diajukan hanya 500 senjata laras pendek untuk pendidikan intelijen.
"Pak Wiranto sudah rilis dan mudah-mudahan segera adem lah. Kita ingin Indonesia adem nggak gaduh. Polemik ini, saya nggak mau nanggapi karena belum jelas," ujar Kharis.
Baca Juga: Ratusan Siswa Keracunan, Dinkes DKI Perkarakan Pemilik Katering?
Berita Terkait
-
Tak Mau Kebobolan Lagi, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel Bertanding di Indonesia
-
DPR RI Dukung Pembekuan Izin TikTok, Tapi Minta Tidak Matikan Ekosistem UMKM
-
Komisi I DPR Benarkan Djamari Chaniago Akan Dilantik Jadi Menko Polkam, Menporanya Erick Thohir?
-
Soal Ferry Irwandi, Komisi I DPR Beri Pesan ke TNI: Banyak Kasus Lain yang Lebih Urgent Ditindak
-
Patuhi Moratorium Kunker ke Luar Negeri, Pimpinan Komisi I DPR: Semua Kunjungan Dibatalkan
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Tinggi Muka Air Laut di Pasar Ikan Jakut Siaga 1, Empat Pompa Dikerahkan Antisipasi Banjir Rob
-
Mentan Tegaskan Harga Pangan Stabil dan Produksi Surplus, Bantah Isu MBG Picu Kenaikan Harga
-
Program MBG Terancam Krisis Ahli Gizi, Pemerintah Janjikan Status PNS dan Percepatan Sertifikasi
-
PERSAGI Siapkan Lulusan Ahli Gizi untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
-
Hadapi Musim Hujan, Pemprov DKI Alokasikan Rp3,89 Triliun untuk Mitigasi Banjir
-
Banjir Rob Rendam Jalan Depan JIS, Petugas Gabungan Lakukan Penanganan Ini
-
Nadiem Calon Tersangka Korupsi Google Cloud di KPK, Kuasa Hukum Membantah
-
Kementan Targetkan Indonesia Mandiri Vaksin Hewan, Fasilitas di Surabaya Akan Ditingkatkan
-
KPK Akhirnya Ambil Alih Kasus Korupsi Petral dari Kejagung, Apa Alasannya?
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat