Suara.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie, mempersilakan pihak-pihak yang ingin memutar kembali film "Pengkhianatan G30S/PKI".
Grace menyatakan, partainya tidak memiliki kewenangan melarang film yang saat ini tengah jadi pro dan kontra terkait pemutarannya kembali di masyarakat.
Hanya saja, dia berharap ada ruang diskusi terkait film kontroversial yang mengangkat sejarah kelam bangsa Indonesia di tahun 1965 itu.
"Kalau cuma sekadar menonton silakan aja. Tapi, ada ruang terbuka untuk diskusi, karena sudah nggak zaman diskusi dilarang, apalagi sampai ada kekerasan. Karena sekarang sumber info banyak. Malah kalau dilarang berujung pada pihak kekerasan," ujar Grace di Kantor Bareskrim Mabes Polri, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Selasa (26/9/2017).
Grace menilai, pemutaran film tersebut juga dapat mengedukasi publik tentang ideologi komunis. Menurutnya, paham komunisme sudah tidak laku di era globalisasi saat ini.
Dia pun mencontohkan negara-negara yang dahulu dikenal berpegang pada paham komunisme, yakni Cina dan Rusia, yang kini sudah meninggalkan ideologi tersebut.
"Jadi menurut kami biarkan saja sampai ada edukasi publik, bahwa PKI, ideologi komunisme, sekarang sudah tidak laku. Apakah ada negara yang menang dengan partai komunis? Kan nggak ada. Bahkan negara yang (dikenal) menganut paham demikian seperti Cina atau Rusia, Vietnam atau Laos, mereka sudah meninggalkan gaya itu," papar mantan pembawa acara berita di salah satu stasiun televisi swasta nasional ini.
Terkait instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menonton film "Pengkhianatan G30S/PKI", Grace menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu pada panglima.
Menurutnya, di zaman era digital seperti sekarang ini, masyarakat juga sulit dilarang, karena film tersebut bisa mudah dicari di internet.
Baca Juga: Buntut WO, Sepak Takraw Indonesia Terancam Tak Ikut Asian Games
"Ya, itu kewenangan panglima, karena toh barangnya ada di media sosial, kapan pun ada di media sosial bisa. Justru karena dibiarkan, tapi didorong juga publik untuk mencari berbagi versi dan kemudian kontroversi, ada versi yang salah, ya dibicarakan. Karena kan sampai sekarang belum ada versi resmi apa yang sebenarnya terjadi dan mendiskusikan dalam ruang damai tanpa kekerasan," ucap Grace.
Berita Terkait
-
Kaesang Blak-blakan Target PSI di Pemilu 2029: Ini Momentum Pembuktian Kami!
-
PSI Tegaskan Posisi: Tetap Pro-Jokowi dan Siap Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
Kaesang Blak-blakan Soal Cacian PSI: Kita Ini Gajah, Biarkan Saja!
-
Jelang HUT ke-11, Kaesang Sebut PSI Masuki Era Baru dan Siapkan Strategi AI untuk Pemilu 2029
-
Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Polisi, Data Kedubes AS Ungkap Dugaan Pembantaian Massal
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Ada Terdakwa Perkara Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina Tersandung Kasus Petral, Ada Riza Chalid?
-
Skandal Korupsi Ekspor POME: Kejagung Periksa 40 Saksi, Pejabat dan Swasta Dibidik
-
Polisi Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Dicekal: Bukan karena Risiko Kabur, Tapi...
-
Misteri Diare Massal Hostel Canggu: 6 Turis Asing Tumbang, 1 Tewas Mengenaskan
-
Lapor ke Mana Pun Tak Direspons, Kisah Wanita Korban Eksibisionisme yang Ditolong Damkar Benhil
-
Brasil Minta Duit Miliaran Dolar Buat Jaga Hutan, tapi Izin Tambang Jalan Terus
-
Korupsi Tax Amnesty: Kejagung Sebut Periksa Sejumlah Nama Sebelum Pencekalan, Termasuk Bos Djarum?
-
Anggaran Bantuan Hukum Warga Miskin di Jember Mengalami Penurunan
-
Detik-detik Tembok Sekolah di Palmerah Roboh: Udah Goyah, Lari Selamatkan Diri dari Api
-
Kementerian HAM Akan Kumpulkan Seluruh Data Hak Asasi Manusia Lewat Platform Ini