Suara.com - Pemerintah Mesir dikritik karena akan melaksanakan pemeriksaan dubur terhadap enam lelaki yang ditangkap karena diduga "mempromosikan perilaku seksual menyimpang" dan tindakan asusial - istilah yang lazim digunakan di Mesir untuk menyebut homoseksualitas - di media sosial.
Amnesty International mengatakan pemeriksaan semacam itu melanggar hukum internasional yang melarang adanya penyiksaan dan bentuk kekerasan lain dalam proses hukum.
Adapun keenam tersangka akan menjalani sidang pada Minggu (1/10/2017) dan kejaksaan Mesir mengatakan mereka akan menjalani pemeriksaan dubur sebelum maju ke muka pengadilan.
Penangkapan mereka adalah bagian dari sebuah operasi besar-besaran terhadap para homoseksual di Mesir sejak pekan lalu. Operasi ini dipicu oleh munculnya beberapa bendera pelangi, yang sering digunakan oleh kelompok LGBT, dalam konser Mashrou Leila, sebuah band rock Libanon yang vokalisnya mengaku sebagai gay.
Sejak operasi itu digelar, sudah 11 orang ditangkap dan salah satunya sudah dijatuhi hukuman enam tahun penjara.
"Fakta bahwa kejaksaan Mesir memprioritaskan pengejaran orang-orang berdasarkan orientasi seksual mereka sunguh sangat disayangkan. Para tahanan ini harus dibebaskan segera dan tanpa syarat, tak seharusnya mereka diadili," kata Najia Bounaim, direktur kampanye Amnesty International untuk kawasan Afrika Utara.
"Pemaksaan pemeriksaan dubur sangat menjijikkan dan merupakan bentuk penyiksaan. Pemerintah Mesir memiliki sejarah buruk dalam penggunaan pemeriksaan fisik yang menjurus pada penyiksaan terhadap tahanan. Karenanya semua rencana untuk melakukan tes seperti itu pada para lelaki itu harus dihentikan," lanjut Amnesty International.
Meski demikian, beberapa sumber dari pengadilan Mesir mengatakan bahwa tudingan soal penyiksaan itu berlebihan. Mereka mengatakan bahwa pemeriksaan dubur akan dilakukan oleh dokter forensik profesional dan atas perintah jaksa.
Sumber-sumber itu mengatakan bahwa pemeriksaan itu diperlukan untuk membuktikan apakah mereka yang ditahan benar-benar homoseksual atau tidak.
"Pemeriksaan itu akan dilakukan oleh seorang dokter forensik yang disumpah untuk menghormati profesi dan etikanya sebagai dokter," jelas salah satu sumber. (Reuters)
Berita Terkait
-
Nestapa Mohamed Salah di Piala Afrika 2026 Kini Pulang ke Anfield Demi Tempat Utama
-
Sadio Mane Ungkap Kunci Keberhasilan Senegal Melaju ke Final Piala Afrika 2025
-
Magis Mohamed Salah Sudah Hilang
-
Piala Afrika 2025: Mesir Tantang Senegal di Semifinal, Salah Reuni dengan Sadio Mane
-
Sastra, Mesir, dan Cinta yang Tak Kasatmata
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua: Pilot dan Kopilot Gugur Usai Mendarat
Pilihan
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
Terkini
-
Hasto PDIP Tegaskan Bencana Adalah Teguran atas Kebijakan Masa Lalu, Harus Evaluasi Total!
-
Teror Cairan Kimia di Cempaka Putih: Saat Pelajar Jadi Korban Serangan Acak Teman Sebayanya
-
Isak Tangis di Pusara Kopilot Smart Air: Keluarga Pertanyakan Keamanan Bandara Usai Penembakan KKB
-
KPK Minta Saksi Lapor ke Dewas Terkait Dugaan Penyidik Minta Uang Rp10 Miliar
-
Noel Minta Petinggi KPK Hadir di Sidang: Ada Apa dengan Ida Fauziyah?
-
Ketika Prabowo Puji Jajaran Menterinya sebagai Putra-Putri Terbaik Bangsa
-
Surati UNICEF, Ketua BEM UGM Diteror Nomor Asing hingga Ancaman Penculikan
-
Ribka Tjiptaning: BPJS Itu Tanggung Jawab Negara, Bukan Perusahaan Pemburu Untung
-
Kejagung Ungkap Alasan Pencopotan Empat Kajari: Tak Profesional dan Konflik Kepentingan
-
Wapres Gibran Dorong Percepatan RUU Perampasan Aset untuk Miskinkan Koruptor