Suara.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifufuddin membantah tudingan jamaah umroh korban First Travel yang mengatakan pemerintah lepas tangan. Pemerintah kata Lukman menyadari kasus tersebut sudah masuk ke ranah hukum.
"Kami selalu melakukan investigasi, kami melihat ini sudah pidana. Karena datanya di Bareskrim cukup lengkap, karena sudah masuk ranah hukum maka leading sector ada di Polri, kami bikin crisis center," kata Lukman di Gedung Ombudsmen, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2017).
Lukman mengatakan terkait kasus First Travel tersebut, Kemenag dan Polri sudah membagi tugas untuk dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Polri kata dia bertugas untuk mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh First Travel.
"Kemenag melakukan identifikasi jumlah korban dan nominal rupiahnya. Kami terus bekerja dan ini terus dilakukan, yang pada akhirnya intinya aset First Travel prioritasnya untuk menalangi atau untuk mengganti kerugian dari para calon jemaah umroh. Ini yang sedang dikerjakan," kata Lukman.
Oleh karena itu, undangan Ombudsmen terhadap Kemenag untuk mengklarifikasi tata kelola penyelenggaraan ibadah umroh disambut baik oleh Lukman. Sebab, dengan begitu Lukman dapat menjelaskan kepada masyarakat secara jelas.
"Prinsipnya izin PPIU ada di Kemenag. Jadi, kalau ada PTSP, penanaman modal, itu terkait pencatatan pendaftaran saja, izin hanya ada di Kemenag," kata Lukman.
Terkait kasus First Travel, Ketua Ombudsmen Amzulian Rifai mengatakan urusan haji dan umroh menjadi perhatian dunia dan menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu, dengan kehadiran PPIU yang begitu banyak dinilai Amzulian Rifai sangat membantu para jemaah. Namun, tidak semua PPIU memberikan pelayanan yang benar dan sungguh-sungguh.
"Tapi ada juga yang mengecewakan, salah satunya First Travel. Korban yang gagal berangkat 58.682 orang, padahal sudah bayar lunas. Ada empat PPUI lain yang berpotensi seperti first Travel," kata Amzulian.
Baca Juga: Menag Sebut First Travel Bermasalah Sejak Maret 2017
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Gempa M5,6 Guncang Pesisir Bengkulu, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
-
Arus Balik Natal 2025 Mulai Terlihat di Stasiun Senen
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak