Suara.com - Direktur Wahid Foundation Zanuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menilai penggunaan istilah pribumi dalam pidato Gubernur Jakarta Anies Baswedan usai dilantik pada Senin (16/10/2017) kurang tepat karena multitafsir dan sensitif.
"Perkataan Anies kurang pas. Penggunaan kata pribumi bisa ditafsirkan macam-macam. Multitafsir dapat dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat sebagai sebuah bentuk dukungan terhadap pengkotak-kotakan masyarakat," usai menjadi pembicara di acara Conference on Religion Journalism secara keseluruhan di Universitas Multimedia Nusantara, Kamis (19/10/2017).
Penggunaan kata pribumi, menurut Yenny, dapat menimbulkan sekat-sekat di masyarakat dan hal ini membahayakan kesatuan negara Indonesia.
Yenny mengatakan selain multitafsir dan berpotensi menyekat masyarakat, penggunaan kata tersebut bisa merugikan Anies sendiri. Setelah Anies menggunakan kata itu, sebagian warga mem-bully-nya.
"Kata multitafsir bisa menghantam diri kita sendiri, juga lebih baik jangan menggunakan kata-kata atau retorika yang membangkitkan sentimen yang terlalu ekstrim di tengah masyarakat," kata Yenny.
Yenny mengatakan mengangkat isu populis merupakan cara yang mudah untuk mendapat simpati masyarakat, tetapi cara tersebut tidak bertanggungjawab.
Yenny berharap politisi Indonesia bersaing berdasarkan kinerja, bukan lewat isu populis untuk mendapat dukungan masyarakat. Menuut Yenny isu populis tidak dapat menyelesaikan masalah.
"Saya berharap bahwa pemimpin kedepan bisa lebih menggunakan kata-kata yang menyejukkan sehingga mampu merangkul masyarakat, dan bisa menyatukan masyarakat lagi dan bukan malah menciptakan luka baru di tengah masyarakat," kata Yenny.
"Dalam ruang publik setiap orang dapat berpendapat, akan tetapi jika hanya diam saja maka akan kehilangan suaranya. Dikarenakan suara atau pendapat yang didengar adalah yang paling sering berkomentar dan mendapatkan empati masyarakat," Yenny menambahkan. (Julistania)
Berita Terkait
-
Komentari Rumor Kiai Hedon, Yenny Wahid Putri Gus Dur Ajak Pesantren Introspeksi
-
Yenny Wahid soal Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta: Rakyat Sedang Sulit, Jangan Menghamburkan Uang
-
Yenny Wahid Bakal Tolak jika Ditawari Jabatan Komisaris BUMD DKI, Ini Alasannya
-
Gus Dur Pasti Murka! Yenny Wahid Ungkit Pelengseran Ayahnya, Sentil DPR Soal Fasilitas Mewah
-
Anak Gus Dur ke Balai Kota Pakai Atribut Bajak Laut One Piece: Nggak Usah Takut, Ini Cuma Kartun!
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional